PM hingga Presiden Kabur Diamuk Pendemo, Bagaimana Nasib Sri Lanka?

Foto : reuters

brominemedia.com – Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dan Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur setelah ribuan pendemo mendatangi rumah kedua tokoh tersebut pada Sabtu (9/7).

Rajapaksa dikabarkan akan berhenti pada Rabu (13/7), sementara Wickremesinghe menyampaikan bahwa ia bakal mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan Sri Lanka pada pemerintah interim seluruh partai.

Seperti dilansir dari Reuters, beberapa pakar konstitusi mengatakan jika presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, maka langkah yang dilakukan ialah menunjuk juru bicara pemerintah sebagai presiden.

Selain itu, parlemen juga akan mengadakan pemungutan suara untuk mengakhiri kepemimpinan Rajapaksa. Adapun proses peralihan kekuasaan yakni berlangsung mulai tiga hingga 30 hari.

Sementara itu, partai oposisi Rajapaksa, Samagi Jana Balavegaya (SJB) sedang berdiskusi dengan beberapa partai politik kecil guna mengamankan dukungan ke pimpinan mereka, Sajith Premadasa.

Beberapa tahapan harus dilakukan sebelum Sri Lanka mendapatkan pemimpin baru.

Sebagaimana diberitakan NDTV, Konstitusi Sri Lanka mengatakan jika kursi presiden kosong, maka parlemen harus memilih presiden dari salah satu anggota mereka. Pengganti presiden ini nantinya bakal mengisi kekosongan jabatan hingga sisa periode.

Adapun proses tersebut harus dilakukan sebulan setelah presiden mengundurkan diri.

Meski demikian, anggota parlemen Sri Lanka harus bertemu maksimal tiga hari setelah presiden mengundurkan diri. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Parlemen Sri Lanka harus memberikan informasi terkait pengunduran diri presiden.

Kemudian parlemen mengajukan kandidat untuk menjadi presiden. Jika kandidat lebih dari satu orang, maka harus dilakukan pemungutan suara.

Sebelum pemilihan presiden berlangsung, perdana menteri bakal menggantikan presiden selama kurang dari sebulan hingga parlemen menentukan presiden baru.

Sementara itu, pada periode tersebut, perdana menteri harus menunjuk salah satu menteri kabinet agar menjabat sebagai perdana menteri jika diperlukan.