Perang Sudan Meletus, Di Mana Negara Berkonflik Ini?

Foto : tempoin

brominemedia.com - Pada 15 April 2023, Pasukan Pendukung Cepat (RSF) Sudan menyatakan telah merebut istana kepresidenan, kediaman panglima militer Merower, dan bandara internasional Khartoum.

Perang Sudan ini merupakan buntut dari konflik yang terjadi di Sudan yang melibatkan tentara militer dan kelompok paramiliter Sudan. Krisis politik ini sejatinya telah berlangsung sejak Oktober 2021 ketika pemerintahan transisi pimpinan Perdana Menteri Abdalla Hamdok digulingkan oleh militer.

Di Mana Sudan?

Melansir ilo.org, Sudan berada di timur laut Benua Afrika yang berbatasan dengan Mesir dan Eritrea  di utara, Chad di sebelah barat, Sudan Selatan di selatan serta Laut Merah di timur laut. Sudan merupakan negara terbesar ke-enam belas di dunia dengan menempati area seluas 1.886.068 kilometer persegi. Ibu kota Sudan adalah Khartoum sedangkan kota terbesarnya  yaitu Omdurman. Sudan memiliki pelabuhan utama bernama Port Sudan.

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Sudan menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pusat pemerintahan ditempatkan di Khartoum dengan meliputi 26 negara bagian. Namun pada April 2019 kudeta militer terjadi dengan penggulingan Presiden Omar al-Bashir. Kerusuhan yang terjadi di Sudan berlangsung semenjak pemberlakuan langkah penghematan darurat guna mencegah keruntuhan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Bashir pada Desember 2018.

Dilansir ir.binus.ac.id, pemberlakuan penghematan darurat tersebut mengakibatkan pengurangan subsidi pangan seperti roti serta bahan bakar sehingga memicu aksi demonstrasi yang menyebar hingga ke ibu kota yakni Khartoum.Protes ini meluas yang berakhir pada tuntutan penggulingan Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun.

Setelah melalui proses panjang dan rumit, pada Agustus 2019, telah terjadi kesepakatan dewan militer yang berkuasa dengan aliansi oposisi sipil yaitu pembagian kekuasaan sebagai “Dewan yang Berdaulat (Sovereign Council)” yang terdiri dari 6 Warga Sipil dan 5 Jenderal. Kepemimpinan Dewan akan dirotasi untuk periode tiga tahun sampai diadakannya Pemilihan Umum.