PEMERINTAHAN

Pengusaha Bocorkan Kementerian dan Badan Baru di Era Pemerintahan Prabowo

Jumat 27-Sep-2024 20:31 WIB 200

Foto : sindonews

Brominemedia.com – Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian dari sebelumnya berjumlah 34 menjadi 44 pos Kementerian. Beberapa Kementerian hingga Badan - badan baru pun dibentuk untuk mengakomodir program unggulan Presiden terpilih tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan sebelum dengan Prabowo atau timnya, akan ada pos Kementerian yang akan dipecah menjadi badan atau kementerian sendiri.

Shinta mengungkapkan, beberapa diantaranya seperti Kementerian Perumahan yang dipisah dari sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami kebetulan baru juga mengusulkan dan diterima, yaitu akan ada khusus Kementerian Perumahan, karena selama ini sektor perumahan masih seperti anak tiri, dimasukan ke PUPR," ujar Shinta di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Kemudian, Shinta melanjutkan dari beberapa diskusi yang sudah dilakukan akan ada pemisahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga akan ada 2 Kementerian baru, yaitu Kementerian Hutan, dan Kementerian Lingkungan.

"Kelihatannya, ini kementerian lingkungan akan berdiri sendiri, usulan kami untuk memisahkan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Shinta.

Bahkan menurutnya, Prabowo juga akan membentuk Badan Khusus yang menangani carbon trading.

"Karena peluang Indonesia terkait penyerapan karbon sangat besar, cuman belum bisa dijalankan," lanjutnya.

Selain itu, Shinta juga mendapatkan kabar terkait adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara, nantinya akan mengurusi pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Bea dan Cukai serta Direktorat Pajak dibawah Kementerian Keuangan.

"Ini ada kaitannya dengan kita semua, pemerintah dari dulu mau menaikan rasio pajak, tapi yang dilakukan berburu di kandang sendiri. Jadi ini akan memperluas pembayar pajaknya, itu yang disampaikan tim pemerintah yang akan datang," tambahnya.

Konten Terkait

PERISTIWA Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo

Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa pengesahan Perpres ini akan menjadi bentuk apresiasi dan komitmen nyata dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja transportasi online.

Rabu 08-Oct-2025 20:34 WIB

PEMERINTAHAN IKAPPI Jakarta: MBG Program Mulia Prabowo, Kasus Keracunan Jadi Momentum Perbaikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap dianggap arah tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. Meski belakangan ini terjadi insiden keracunan makanan.

Selasa 07-Oct-2025 21:09 WIB

PERISTIWA Masyarakat Tuntut Presiden Prabowo dan KPK Evaluasi Tender Bermasalah di Kemenhaj

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Selasa 30-Sep-2025 20:46 WIB

PERISTIWA Indonesia Akui Israel Asal Israel Bisa Mengakui Negara Palestina

Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB), Selasa (23/9/2025), jadi sorotan.

Selasa 23-Sep-2025 20:57 WIB

PERISTIWA Bupati Indramayu Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah Maksimalkan Program MBG

Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.

Selasa 23-Sep-2025 20:56 WIB

Tulis Komentar