Pengusaha Bocorkan Kementerian dan Badan Baru di Era Pemerintahan Prabowo
Jumat 27-Sep-2024 20:31 WIB
190
Foto : sindonews
Brominemedia.com – Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian dari sebelumnya berjumlah 34 menjadi 44 pos Kementerian. Beberapa Kementerian hingga Badan - badan baru pun dibentuk untuk mengakomodir program unggulan Presiden terpilih tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan sebelum dengan Prabowo atau timnya, akan ada pos Kementerian yang akan dipecah menjadi badan atau kementerian sendiri.
Shinta mengungkapkan, beberapa diantaranya seperti Kementerian Perumahan yang dipisah dari sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami kebetulan baru juga mengusulkan dan diterima, yaitu akan ada khusus Kementerian Perumahan, karena selama ini sektor perumahan masih seperti anak tiri, dimasukan ke PUPR," ujar Shinta di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Kemudian, Shinta melanjutkan dari beberapa diskusi yang sudah dilakukan akan ada pemisahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga akan ada 2 Kementerian baru, yaitu Kementerian Hutan, dan Kementerian Lingkungan.
"Kelihatannya, ini kementerian lingkungan akan berdiri sendiri, usulan kami untuk memisahkan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Shinta.
Bahkan menurutnya, Prabowo juga akan membentuk Badan Khusus yang menangani carbon trading.
"Karena peluang Indonesia terkait penyerapan karbon sangat besar, cuman belum bisa dijalankan," lanjutnya.
Selain itu, Shinta juga mendapatkan kabar terkait adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara, nantinya akan mengurusi pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Bea dan Cukai serta Direktorat Pajak dibawah Kementerian Keuangan.
"Ini ada kaitannya dengan kita semua, pemerintah dari dulu mau menaikan rasio pajak, tapi yang dilakukan berburu di kandang sendiri. Jadi ini akan memperluas pembayar pajaknya, itu yang disampaikan tim pemerintah yang akan datang," tambahnya.
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.
Prasetyo menampik anggapan bahwa pencopotan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) merupakan imbas dari demonstrasi akhir Agustus.
Menurutnya, pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam menindak aparat yang terbukti melanggar aturan. Sejumlah sanksi juga telah diberikan kepada aparat yang terbukti tak bekerja secara proporsional.