All Nasional Internasional
RAGAM

Pabrik Rokok SKT Dibuka di Jawa Tengah, Ikut Bantu Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kamis 01-Aug-2024 21:49 WIB 247

Foto : tribunnews

Brominemedia – Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah menyampaikan kinerja ekonomi Jawa Tengah periode hingga 31 Mei 2024 yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Akhmad Rofiq, serta Local Expert Jawa Tengah Wahyu Widodo.

Sejumlah isu terkini yang dapat disoroti yaitu dibukanya sejumlah pabrik rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Jawa Tengah akibat kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2024 yang berdampak terjadinya pergeseran produksi rokok dari Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi SKT.

Selain itu juga peluncuran program Crash Program Keringanan Utang pada Juni 2024 untuk mempercepat penurunan outstanding piutang negara dan Berkas Kasus Piutang negara BKPN.


Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama akibat dampak tensi geopolitik, kinerja ekonomi domestik masih menunjukan pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,97 persen (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,73 % (yoy).

Kinerja tersebut lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa sebesar 4,84 % (yoy), namun masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 % (yoy).

Laju inflasi gabungan 9 Kota di Jawa tengah tetap terkendali, pada Juni 2024 terjadi deflasi -0,28 % (mtm) dan secara tahunan mengalami inflasi 2,22 % . Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2024 sebesar 133,6 (mtm), yang menunjukkan optimisme dan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik (>100).

Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2024 sebesar 113,02 turut menunjukkan akselerasi dibanding bulan sebelumnya, meskipun Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,56 turun dibandingkan bulan sebelumnya. 

Kinerja APBN masih dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Tengah sehingga berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 sebesar 4,39 % , penurunan Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 10,47 % , serta penurunan Rasio Gini pada Maret 2024 sebesar 0,367 yang menunjukkan ketimpangan antar wilayah semakin berkurang.


Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

APBN sampai dengan bulan Juni 2024 mencatatkan kinerja yang baik. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp55,87 triliun (46,65?ri target), sementara realisasi belanja APBN mencapai Rp55,15 triliun (48,74?ri pagu), sehingga terjadi surplus APBN sebesar Rp712,86 miliar.

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp26,3 triliun (48,84?ri target) tumbuh 11,13 % (yoy) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp26,14 triliun (43,01?ri target) tumbuh 13,86 % .

Adapun realisasi PNBP mencapai sebesar Rp3,42 triliun (66,7?ri target) tumbuh 4,96 % (yoy). Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp19,46 triliun (43,98?ri pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 17,75 % (yoy). Seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Barang sebesar 25,39 % (yoy) sedangkan yang terendah belanja Modal sebesar 4,29 % (yoy). 

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp52,49 triliun (47,01?ri target) tumbuh Rp5,61 triliun atau 11,97 % (yoy). Realisasi TKD mencapai Rp35,69 triliun (51,79?ri alokasi pagu) tumbuh Rp3,98 triliun atau 12,56 % (yoy).

TKD menyumbang 68 % terhadap total Pendapatan Daerah. Realisasi belanja APBD sebesar Rp43,73 triliun (37,56?ri pagu) tumbuh 22,29 % (yoy). Hingga Juni 2024 masih terdapat surplus Rp8,76 triliun, turun 21,22 % (yoy).

Peran Kemenkeu Satu sebagai Regional Chief Economist di Jawa Tengah

Melalui PMK No.191 tahun 2022, pemerintah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok dengan kenaikan 10 % pada 2023 dan 2024. Kenaikan cukai rokok pada tahun 2024 berdampak pada industri rokok dengan terjadinya pergeseran (shifting) produksi rokok dari Sigaret Kretek Mesin (SKM) terutama golongan I menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Hal ini kemudian didukung dengan adanya pembukaan sejumlah pabrik rokok jenis SKT baru yang terdapat di Surakarta, Cilacap, Tegal dan Semarang.

Sesuai dengan sifatnya pabrik rokok SKT yang padat karya, kondisi tersebut membuka peluang kebutuhan tenaga kerja baru yang diharapkan memberi berpengaruh terhadap turunnya angka pengangguran maupun kemiskinan di Jawa Tengah yang pada awal 2024 mencatatkan angka penurunan. Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah melakukan pendampingan pabrik rokok dengan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) baru.

Peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp24,27 triliun (tumbuh 31,59 % , yoy) untuk 560.922 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp12,4 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp1,45 triliun dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp62,16 miliar.

Sedangkan realisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp471,18 miliar (turun -23,39 % , yoy) untuk 103.909 debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp215,2 miliar. Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp37,97 miliar dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp1,54 miliar.

Pemerintah kembali melanjutkan program Keringanan Utang dengan kembali diluncurkan program Crash Program Keringanan Utang pada Juni 2024 oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah untuk mempercepat penurunan outstanding piutang negara dan Berkas Kasus Piutang negara BKPN berdasarkan PMK 30/PMK.06/2024. Target Crash Program adalah 56 BKPN dan Nilai Outstanding sebesar Rp2,61 miliar. Adapun yang terealisasi ialah 20 BKPN (35,71 % ) dan  realisasi Pengembalian Piutang Negara sebesar Rp0,92 miliar.

Kinerja APBN Jawa Tengah pada triwulan I 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN tahun 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dampak perekonomian dan kesinambungan fiskal untuk kesejahteraan di Jawa Tengah.

Share:
PERISTIWA FIKSI PIALA DUNIA 2022 EVENT KESEHATAN OTOMOTIF

Konten Terkait

EVENT Jadi Alat Pemerataan Ekonomi, Lewat PaDi di Surabaya UMKM Dilibatkan Dalam Rantai Pasok Nasional

Acara ini menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN, investor, hingga pembeli potensial.

Jumat 01-Aug-2025 22:26 WIB

PERISTIWA Pemkab Paser Dorong Kemandirian Ekonomi Pemuda Putus Sekolah Lewat Pelatihan Keterampilan

Pemkab Paser menegaskan komitmennya dalam menciptakan kemandirian ekonomi generasi muda dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah

Rabu 23-Jul-2025 20:49 WIB

EVENT Hari Koperasi Nasional 2025, Gubernur Khofifah: Bojonegoro Jadi Role Model Kekuatan Ekonomi Rakyat

Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Bojonegoro berlangsung meriah

Kamis 17-Jul-2025 22:48 WIB

TREND BI Sulsel Beberkan Lima Sektor Prioritas Dorong Ekonomi Tumbuh Delapan Persen

Wahyu Purnama, mengungkapkan lima sektor prioritas yang harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen pada 2029.

Selasa 24-Jun-2025 20:48 WIB

PEMERINTAHAN Soal Bantuan Subsidi Upah Pemerintah Rp 300 Ribu Per Bulan, Ini Tanggapan Akademisi Ekonomi Kaltara

Menanggapi hal ini Akademisi Ekonomi Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih mengatakan, nilai bantuan tersebut sangat relatif dan sangat membantu, jika terlalu banyak juga pasti akan membebani anggaran pemerintah.

Jumat 06-Jun-2025 20:42 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi