Menko Airlangga: Big Data Dukung Capaian Pembangunan Nasional yang Inklusif

Foto : jpnn

brominemedia.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan di era digitalisasi informasi yang berkembang secara masif saat ini, penyediaan data yang cepat dan akurat sangat dimungkinkan.

Pemanfaatan big data juga telah menjadi kebutuhan untuk dapat melihat berbagai transaksi digital, termasuk transaksi yang kompleks, seperti transaksi rumah tangga, kredit, perbankan, perusahaan, ekspor dan impor.

Memanfaatkan big data, kata Menko Airlangga, pencapaian pembangunan nasional juga dapat didesain lebih inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.

Peserta yang hadir dalam kegiatan 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics diselenggarakan atas kerja sama BPS dengan PBB dan Asian Development Bank.

Penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas oleh produsen data merupakan hal penting, terutama untuk mendorong kegiatan perekonomian.

"Big data menyediakan data statistik yang lebih cepat dan lebih detail, tetapi yang lebih penting adalah melakukan analisa dari big data tersebut yang merupakan kebutuhan bagi bisnis di era digital saat ini,” kata Menko Airlangga secara virtual dalam 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics, Senin (7/11).

Kegiatan 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics diselenggarakan atas kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan PBB dan Asian Development Bank.

Konferensi internasional yang digelar di Yogyakarta tersebut diikuti ratusan peserta yang berasal dari Indonesia serta 22 negara lainnya.

“Konferensi ini adalah upaya untuk meningkatan kapasitas dan kapabilitas data science di Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Para akademisi, praktisi, dan pejabat diharapkan dapat memanfaatkan big data untuk digunakan pada pola ekonomi baru serta digunakan untuk kebijakan yang akan ditetapkan ke depan.

Menko Airlangga mengatakan BPS berperan dalam mendukung Pemerintah menyediakan indikator strategis yang dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan gejolak sosial-ekonomi Indonesia. Selain data PDB dan inflasi, BPS juga merilis data secara bulanan, yakni data ekspor, impor, dan tingkat penghunian perhotelan.

“Kompleksitas data yang diperlukan dalam penghitungan perekonomian Indonesia perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antarsatuan kerja maupun instansi agar data dasar cepat dan akurat,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menegaskan, BPS sebagai instansi penyedia data harus independen sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

BPS juga diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kecepatan waktu rilis data, menyediakan estimasi hingga wilayah yang lebih kecil, mengurangi efek dari non-response, serta mampu menyediakan informasi sebagai pembanding.

“Mengingat peran krusial BPS dalam mendukung pemerintah, maka penyediaan data yang cepat, akurat, dan valid harus menjadi perhatian insan BPS,” pungkas Menko Airlangga.