Luhut Bakal Gelar Ratas dengan Presiden Jokowi soal Penyederhanaan Visa

Foto : detik

brominemedia.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal melakukan rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyederhanaan visa Imigrasi pekan depan. Nantinya, orang yang memiliki kualifikasi di bidang tertentu akan diberi visa selama 10 tahun.

"Tadi malam saya lapor Pak Presiden, minggu depan saya minta waktu ratas, program visa Imigrasi akan kita sederhanakan, sehingga orang-orang yang punya kualifikasi dalam bidang-bidang tertentu, itu kita dapat kita berikan 5-10 tahun visa untuk mereka," kata Luhut di acara 'Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) Polri' Tahap IV di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (6/10).

"Misalnya dalam finance global di Indonesia yang datang digital nomad yang sekarang nomor dua terbanyak di dunia ada di Canggu, di Bali ini," tambahnya.

Selanjutnya, Luhut juga menyoroti soal pentingnya upaya pemakaian produk dalam negeri. Tentu hal ini akan diupayakan seefisien mungkin untuk mengurangi belanja impor.

"Saya memandang bahwa gerakan afirmasi PDN (produk dalam negeri) yang kita lakukan merupakan terobosan yang luar biasa, inovasi digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang menurunkan korupsi dan biaya transaksi," katanya.

Diketahui bidang lingkup Kemenko Marves salah satunya membawahi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebelumnya, Imigrasi memperpanjang masa berlaku paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Namun, bagi yang belum 17 tahun, tetap menggunakan paspor dengan masa kedaluwarsa 5 tahun.

"Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah," demikian bunyi Pasal 2A ayat 2 Permenkumham 18/2022, Jumat (30/9).

Berikut syarat mendapatkan paspor:

a.       kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

b.       kartu keluarga;

c.       akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah,

d.       ijazah, atau surat baptis;

e.       surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.        surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan

g.       Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.