PEMERINTAHAN

Legislator PDIP Yakin Jokowi tak Reshuffle Mahfud

Kamis 30-Mar-2023 06:25 WIB 254

Foto : republikain

brominemedia.com--Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo menyoroti kisruh transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu sorotannya adalah kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD.

Menurutnya, polemik tersebut tentu menjadi bahan evaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Mahfud. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, Mahfud membantah sejumlah data yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Karena sekali lagi, jadi anggota DPR cuma lima tahun, itu pun kalau tidak di-PAW (pergantian antarwaktu). Jadi Menkopolhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu lima tahun loh, kalau direshuffle, apalagi ada ramai-ramai begini," ujar Johan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Mahfud, Rabu (29/3) malam.

Johan sendiri merupakan mantan juru bicara Presiden Jokowi. Ia menceritakan, Jokowi tak segan untuk mengganti jajaran menteri di kabinetnya yang kerap menimbulkan kegaduhan di publik.

"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak direshuffle gara-gara ini, karena saya kenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Publik kalau saya pahami lihat di media sosial mendukung Pak Mahfud, saya juga mendukung," ujar Johan.

Apa yang disampaikan Pak Mahfud sejalan kemauan publik. bongkar saja Pak," sambungnya menegaskan.

Dalam RDPU tersebut, Mahfud membagi ke tiga kelompok terhadap laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu.

Nilai transaksi di kategori pertama itu adalah sebesar Rp 35.548.999.231.280. Transaksi tersebut melibatkan 461 entitas dari aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu, 11 entitas dari ASN kementerian/lembaga lain, dan 294 entitas berasal dari non-ASN.

"Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan, kemaren Ibu Sri Mulyani di Komisi XI hanya Rp 3 triliun, yang benar 35 triliun," ujar Mahfud.

Kategori kedua adalah transaksi keuangan yang mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pegawai lain. Nilai transaksi di kategori tersebut sebesar Rp 53.821.874.839.402 triliun.

Nilai transaksi tersebut melibatkan 30 entitas dari ASN Kemenkeu. Selanjutnya dua ASN dari kementerian/lembaga lain, dan 54 non ASN.

Kategori terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. Nilai transaksinya sebesar Rp 260.503.313.306.

Nilai tersebut hanya melibatkan 222 entitas dari non-ASN. "Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun, fix," tegas Mahfud.

Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN DPRD Depok Dorong Pemkot Gandeng Cina untuk Penanganan Sampah

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mempercepat penanganan sampah dengan menggandeng pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rabu 16-Apr-2025 20:30 WIB

TREND Lalu Lintas di Tol Jabodetabek dan Jabar Masih Tinggi Meski Libur Lebaran Usai

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat peningkatan volume lalu lintas arus balik arah Jakarta di Ruas Tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, pada Senin (7/4) atau H+6 Idulfitri.

Selasa 08-Apr-2025 20:30 WIB

PERISTIWA Kaesang Tunggu Undangan Kongres PDIP

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku belum menerima undangan untuk hadir dalam pembukaan kongres PDI Perjuangan (PDIP).

Rabu 26-Mar-2025 21:01 WIB

TREND Satu Pekan Menjelang Lebaran, Kendaraan Pemudik Mulai Memadati Area Wisata di Kota Bandung

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung mencatat sejumlah ruas jalan Kota Bandung mulai ramai dipadati kendaraan menjelang IdulFitri 1446 Hijriah.

Kamis 20-Mar-2025 21:30 WIB

PERISTIWA Jubir PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Melarang Kader Ikut Retret

Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan ketum partainya Megawati Soekarnoputri tidak pernah membuat instruksi yang melarang keikutsertaan kepala daerah dari parpol berkelir merah ke acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dari 21-28 Februari 2025.

Selasa 25-Feb-2025 20:23 WIB

Tulis Komentar