All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

Kemenkum Bali Ikut Soft Entry Meeting, Target Pertahankan Opini WTP BPK RI

Senin 20-Jan-2025 20:42 WIB 117
Kemenkum Bali Ikut Soft Entry Meeting, Target Pertahankan Opini WTP BPK RI

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024, Senin (20/1).

Kegiatan yang terpusat di ruang rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum ini dihadiri secara daring oleh Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkum Bali, Kakanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Bali, Plt Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Wilayah Bali beserta jajaran.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Soft Entry Meeting ini merupakan salah satu upaya penting untuk mendorong perbaikan kinerja.

Salah satunya dengan cara meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan barang milik negara (BMN).

Kegiatan ini sekaligus untuk meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, khususnya terkait pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan APBN.

Nico Afinta berharap agar seluruh jajaran dapat bersikap kooperatif, responsif, informatif serta tepat waktu dalam pemenuhan dokumen dan data dukung, sesuai permintaan Tim Pemeriksa BPK RI.

"Teman-teman di keuangan dan jajaran terkait mohon segera melakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

image

Jadi, dengan demikian dapat berkontribusi positif terhadap penyajian laporan keuangan dan dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," kata Nico Afinta.

Direktur I.C BPK RI selaku penanggung jawab Ida Irawati menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024.

Terutama dalam hal memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), kecukupan pengungkapan laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Lingkup pemeriksaan sendiri akan meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang ada di neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan transaksi-transaksi pada laporan realisasi anggaran,” ujar Ida Irawati.

Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra menyambut baik pelaksanaan Soft Entry Meeting ini sebagai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Bali, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Kami akan bekerja sama secara optimal dengan BPK RI untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan yang ada,” tutur Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra.

Share:
TREND KULINER EVENT PEMERINTAHAN FIKSI PENDIDIKAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta : BPJS Hewan Bukan Iuran, Tapi Subsidi

drh. Hasudungan Sidabalok mengatakan wacana Pemprov memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan hewan bukan bentuk BPJS manusia, tapi subsidi pemotongan harga.

Rabu 18-Jun-2025 21:05 WIB

PERISTIWA Rugikan Negara PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Ilegal

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...

Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB

PEMERINTAHAN PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyelenggaraan job fair untuk mengatasi pengangguran. Pemprov DKI menegaskan akan melakukan evaluasi.

Senin 16-Jun-2025 21:07 WIB

PEMERINTAHAN Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru

Pemerintah menilai, wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari aspek kebutuhan birokrasi hingga ketahanan fiskal negara.

Senin 16-Jun-2025 21:05 WIB

KRIMINAL Kasi Intel Kejari Diduga Terima Setoran dari Wali Kota Semarang, Kejati Turunkan Tim Pengawas

Eks Wali Kota Semarang, Mbak Ita diduga menyetor uang ke polisi dan ke Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.

Minggu 15-Jun-2025 20:51 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi