PEMERINTAHAN

Kemenkum Bali Ikut Soft Entry Meeting, Target Pertahankan Opini WTP BPK RI

Senin 20-Jan-2025 20:42 WIB 72

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024, Senin (20/1).

Kegiatan yang terpusat di ruang rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum ini dihadiri secara daring oleh Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkum Bali, Kakanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Bali, Plt Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Wilayah Bali beserta jajaran.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Soft Entry Meeting ini merupakan salah satu upaya penting untuk mendorong perbaikan kinerja.

Salah satunya dengan cara meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan barang milik negara (BMN).

Kegiatan ini sekaligus untuk meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, khususnya terkait pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan APBN.

Nico Afinta berharap agar seluruh jajaran dapat bersikap kooperatif, responsif, informatif serta tepat waktu dalam pemenuhan dokumen dan data dukung, sesuai permintaan Tim Pemeriksa BPK RI.

"Teman-teman di keuangan dan jajaran terkait mohon segera melakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Jadi, dengan demikian dapat berkontribusi positif terhadap penyajian laporan keuangan dan dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," kata Nico Afinta.

Direktur I.C BPK RI selaku penanggung jawab Ida Irawati menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024.

Terutama dalam hal memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), kecukupan pengungkapan laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Lingkup pemeriksaan sendiri akan meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang ada di neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan transaksi-transaksi pada laporan realisasi anggaran,” ujar Ida Irawati.

Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra menyambut baik pelaksanaan Soft Entry Meeting ini sebagai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Bali, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Kami akan bekerja sama secara optimal dengan BPK RI untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan yang ada,” tutur Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Tegur Direksi BUMN dalam Townhall Danantara, Prabowo Berikan Sejumlah Arahan Penting

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan telah menegur jajaran direksi BUMN dalam pertemuan tertutup pada acara Townhall Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Senin 28-Apr-2025 20:49 WIB

PEMERINTAHAN Polda Lampung Dukung Tegas Langkah Gubernur Tertibkan Perambah di Kawasan Konservasi TNBBS

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Polda...Artikel Polda Lampung Dukung Tegas Langkah Gubernur Tertibkan Perambah di Kawasan Konservasi TNBBS pertama kali tampil pada Republik News.

Senin 28-Apr-2025 20:44 WIB

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Catat Pencapaian Peningkatan Sektor Ketahanan Pangan

Pembukaan 2 juta hektar lahan baru untuk pertanian berhasil meningkatkan luas panen dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Senin 28-Apr-2025 20:41 WIB

PEMERINTAHAN Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR untuk Akses Rumah Subsidi, Ini Tantangannya

Pemerintah resmi mengubah kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan penghasilan untuk mengakses rumah subsidi lewat skema FLPP

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

PEMERINTAHAN Wamentan Sudaryono Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton.

Jumat 25-Apr-2025 20:36 WIB

Tulis Komentar