PERISTIWA

Kasus Pagar Laut, Pengamat: Koordinasi di Kabinet Prabowo-Gibran Lemah

Kamis 23-Jan-2025 20:23 WIB 75

Foto : tribunnews

Brominemedia.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai, koordinasi antar kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dalam menangani persoalan pagar laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, masih lemah.


"Kita melihat kabinet ini maaih kurang berkoordinasi. Jadi mereka itu muncul sendiri-sendiri sesuai dengan kementeriannya masing-masing," kata Jeirry dalam diskusi bertema 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gubran: Catatan Kritis dan Tantangan Kedepan' di Jakarta, Kamis (23/1/2025).


Menurutnya, pandangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lain tidak kompak soal penanganan munculnya pagar bambu sepanjang 30 kilometer lebih di perairan Tangerang.


"Misalnya, kalau kita melihat dalam kasus pagar laut, itu kan satu kementerian dengan kementerian lain atau badan yang lain itu bicara berbeda-beda itu. Jadi hal-hal seperti itu masih cukup kuat," tuturnya.


"Satu (kementerian) dengan yang lain itu bahkan saling menegasikan atau seolah-olah tidak ada koordinasi di antara mereka tentang isu-isu yang muncul di publik," kata Jeirry.


Misalnya, TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut yang penanggungjawabnya menjadi misteri.



Tetapi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran pagar laut.


Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan. 


"Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau," ujarnya kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).


Menteri KKP mengatakan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP. 


Ia juga khawatir pencabutan pagar tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan dampak lain, termasuk terbawanya bambu oleh arus laut



"Barang bukti yang masih dalam penyelidikan sebaiknya tidak dibongkar. Jika dibongkar, bisa menimbulkan masalah baru seperti terganggunya arus laut," ujar Trenggono.


Menurutnya, pagar tersebut harus tetap berada di lokasi hingga KKP berhasil mengungkap dalang di balik pemasangan pagar misterius ini.


"Pencabutan itu mudah, tapi lebih penting untuk memastikan siapa yang memasang. Setelah semuanya jelas, baru pembongkaran dilakukan," tambahnya.


Meski sempat beda pandangan, Menteri KKP kini telah memberikan perintah pembongkaran pagar laut pada Senin (20/1/2025).


Adapun proses pembongkaran pagar laut telah dilanjutkan kembali, sejak Rabu (22/1/2025).


Konten Terkait

KRIMINAL VIDEO Sosok Riezky Kabah, Tiktoker Tidak Mendidik yang Kerap Hina Guru

Tiktoker Riezky Kabah dengan pengikut 2,5 juta viral lantaran secara rutin membuat postingan menghina profesi guru di Indonesia

Senin 03-Mar-2025 20:20 WIB

FINANCE Kinerja Prabowo Moncer, Dolar AS Runtuh di Bawah Rp16.500

POLA suram dan sikap pesimis belum sepenuhnya reda di pasar uang global. Pelaku pasar kini semakin mencermati perkembangan terkini dari kebijakan ...

Senin 03-Mar-2025 20:15 WIB

PERISTIWA Pelaku Perang Sarung di Purwodadi Masih di Bawah Umur

Aksi yang berbahaya ini melibatkan sejumlah remaja yang sebagian besar masih berstatus pelajar. Adapun delapan remaja yang diamankan

Minggu 02-Mar-2025 23:30 WIB

PERISTIWA Fiersa Besari Dipastikan Selamat dari Pendakian Puncak Carstensz, Ini Penjelasan Basarnas soal Kondisi Pendaki

Fiersa Besari bersama 12 orang pendaki Puncak Carstensz Pyramid, Pegunungan Jayawijaya, Mimika, Papua Tengah dalam kondisi selamat.

Minggu 02-Mar-2025 23:27 WIB

PERISTIWA Geisz Chalifah Sindir Pembongkaran Pagar Laut: Hanya Karnaval

Mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah, kembali menyoroti kebijakan terkait proyek reklamasi dan...

Minggu 23-Feb-2025 20:09 WIB

Tulis Komentar