Jusuf Kalla Ajak Partai Golkar Gabung Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, PAN: Ngajak kan Biasa

Foto : wartakota

brominemedia.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto akui saling ajak bergabung koalisi menjelang Pilpres 2024, merupakan hal yang biasa.

Hal tersebut terkait Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) disebut mengarahkan Partai Golkar untuk bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Kalau ngajak-mengajak kan biasa sekarang kan, semua ngajak ini ngajak itu, biasa. Namanya ngajak kan biasa itu," katanya Yandri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Terlebih, Yandri menyebut semua koalisi Pilpres yang dibangun saat ini masih sangat dinamis.

"Sekali lagi (koalisi) ini masih sangat dinamis, semua masih bisa terbuka. Siapa bergabung dengan siapa, siapa yang diajak siapa yang ngajak itu biasa," ujarnya.

Karenanya, dua menilai semuanya masih sangat memungkinkan untuk bergabung sebelum mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi tidak ada hal yang tabu dalam proses Pilpres, semua masih sangat memungkinkan untuk mencapai sebuah kesepakatan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Jusuf Kalla (JK) sempat mengarahkan Airlangga Hartarto agar Partai Golkar bisa bergabung koalisi perubahan.

Adapun instruksi itu disampaikan saat JK dan Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/ 2023).

Dalam pertemuan itu, Doli menyatakan bahwa JK sempat arahkan kepada Airlangga Hartarto.

Termasuk, arahan kemungkinan Partai Golkar bergabung koalisi perubahan.

"Saya kira pasti ya (arahan JK), senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan, tapi semua masukan saran dan pandangan dari senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/3/2023).

Ia menuturkan bahwa setiap usulan tersebut bakal dibahas bersama sejumlah tokoh senior Partai Golkar.

Mereka semuanya bakal diminta pandangan soal usulan tersebut.

"Apakah nanti dalam rapat partai itu internal di DPP atau juga bersama dengan ketua-ketua dewan itu. Kan ketua dewannya lengkap kabinet sekarang," jelasnya.

"Ketua dewan pembinanya ada Pak Ical, Ketua Dewan Kehormatan ada Pak Akbar, kemudian Ketua Penasihatnya ada Pak Luhut,"

"Kemudian ada Pak Agung sebagai ketua dewan pakar, pak JK walaupun secara formal tidak di dengan itu tapi kami menjaga terus komunikasi dengan senior-senior kami itu," sambungnya.

Di sisi lain, Doli menilai bahwa JK merupakan sosok senior di partai Golkar. Eks Ketua Umum Partai Golkar itu juga telah dianggap sebagai legenda.

"Kita banyak punya senior-senior dan itu salah satu kekayaan yang dimiliki partai golkar. Legenda-legenda hidup itu seperti Pak JK, Pak Akbar, atau Pak Ical, itu sekarang ditambah Pak Luhut, ada Pak Agung, gitu."

"Nah mereka ini sampai saat ini selalu juga berada bersama-sama kami, di dalam pengambilan keputusan juga mereka selalu kita libatkan," tukasnya.

Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berharap bakal capres Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres 2024.

Hal itu, menurut Mardani Ali Sera ditunjukkan dengan JK yang memberi usulan sejumlah nama bakal cawapres untuk diduetkan dengan Anies Baswedan.

"Jadi keinginan pak JK mengusulkan calon (wakil presiden) bagi saya itu tanda pak JK sangat berharap mas Anies menang di pilpres," kata Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Mardani pun mengingatkan kesuksesan JK di kancah perpolitikan nasional, yang pernah jadi Wakil Presiden RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode pertama.

Sehingga menurutnya nama siapa pun yang diusulkan oleh JK layak untuk dipertimbangkan.

"Hasilnya keputusan mas Anies, partai pengusung dapat cawapres terbaik," ujar Mardani.

Sebelumnya mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) akui sodorkan nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Adalah (tokoh yang diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja," katanya JK selepas mengikuti acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Kendati demikian, JK mengatakan dirinya belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies Baswedan untuk menjadi cawapres.

"Itu saya tidak masuk tim kecil," ujarnya.

Menurutnya, cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus bisa menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," ungkap JK.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni NasDem, Demokrat, dan PKS telah menandatangani piagam koalisi.

Perwakilan Anies di tim kecil rencana Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan dengan teken MoU itu artinya ketiga partai itu memutuskan mendukung Anies.

"Telah ditandatanganinya piagam Koalisi Perubahan. Intinya adalah dengan piagam itu maka secara formal, kolektif, ketiga partai telah memutuskan secara bulat usung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024," kata Sudirman saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Sudirman mengakui, piagam Koalisi Perubahan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Piagam ini secara berturut-turut telah ditandatangani Paloh, AHY, dan dilengkapi oleh pimpinan PKS Ahmad Syaikhu," ujarnya.

Elektabilitas Prabowo Subianto Naik, Pengamat: Tidak Terlepas dari Sokongan Presiden

Elektabilitas Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto naik berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

Naiknya elektabilitas Prabowo Subianto ditanggapi Pengamat Politik Bawono Kumoro.

Kata Bawono Kumoro, naiknya calon presiden dari Partai Gerindra itu tak lepas dari tangan dingin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Upaya Presiden Jokowi mempromosikan Prabowo Subianto untuk maju Pilpres 2024 mendatang terlihat beberapa waktu terakhir.

Terbaru, Jokowi mengajak Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau panen padi.

Peninjauan berlangsung di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen pada Kamis, 9 Maret 2023 lalu.

"Keberhasilan Prabowo Subianto menuai dukungan dari sebagian pemilih Presiden Joko Widodo tidak terlepas dari sokongan-sokongan Presiden dalam berbagai kesempatan termasuk kunjungan-kunjungan kerja beberapa bulan terakhir dimana seringkali mengajak ikut serta Prabowo Subianto," kata Bawono kepada Tribunnews.com, Selasa (28/3/2023).

Bawono melanjutkan penjelasannya, dengan sokongan Presiden Jokowi berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus dinilai berhasil menuai dukungan dari sebagian pemilih Jokowi pada dua pemilu terdahulu.

Padahal diketahui Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 Prabowo selalu menjadi rival Jokowi.

"Sehingga di mata pemilih Presiden Joko Widodo di dalam dua pemilu terdahulu PS diasosiasikan sebagai bakal calon presiden paling direstui oleh Presiden Jokowi," imbuh Bawono.

Bawono menambahkan perihal naiknya elektabilitas Prabowo Subianto.

Menurutnya, naiknya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berdampak langsung dengan elektabilitas Ganjar.

Ganjar memang mendekati Pilpres 2024, digadang-gadang menjadi figur kuat yang akan maju menjadi cawapres.

Meskipun hingga sekarang PDI Perjuang belum menentukan cawapres yang akan diusung.

"Dampak dari keberhasilan hal tersebut membuat elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan dan tingkat elektabilitas Ganjar cenderung stagnan," tandas Bawono.

Hasil Survei Terbaru Indikator Politik Indonesia

Dalam simulasi 34 nama capres yang disurvei Indikator Politik Indonesia (IPI) tercatat elektabilitas Ganjar Pranowo ungguli nama-nama seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Adapun survei tersebut telah dilakukan pada Februari-Maret melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia.

Dari hasil survei tersebut tercatat Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 30,8 persen, disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan angka yang sama 21,7 persen. Lalu disusul Ridwan Kamil 6,3 persen dan AHY 1,6 persen.

"Itu berdasarkan simulasi berdasarkan simulasi 34 nama capres. Jadi urutan tiga teratas tidak banyak berubah kecuali peringkat dua dan tiga masuk dalam margin of error antara Pak Prabowo dan Anies Baswedan," kata Burhanuddin dalam keterangannya dari hasil survei IPI terbaru secara daring, Minggu (26/3/2023).

Kemudian dikatakan Burhanuddin melihat dari tren hasil survei elektabilitas, nama Prabowo dan Ganjar Pranowo cenderung naik. Sementara itu Anies Baswedan cendrung stagnan.

"Kalau kita lihat trennya seperti acuan kuda, awalnya Pak Prabowo yang unggul, kemudian Ganjar urutan ketiga dan Mas Anies urutan dua. Kemudian Ganjar menyalip Anies Baswedan di bulan Juli 2021, menyalip Pak Prabowo April 2022," tegasnya.

Sementara itu menurut Burhanuddin untuk posisi empat ke bawah tidak ada ubahan angka yang berarti.

"Kecuali Ridwan Kamil yang sempat melejit setelah tragedi yang dialami putranya. Tetapi kemudian ada penurunan," tutupnya.

Dalam simulasi 34 nama capres yang disurvei Indikator Politik Indonesia (IPI) tercatat elektabilitas Ganjar Pranowo ungguli nama-nama seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Adapun sebelumnya Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa dari hasil survei terbaru IPI Februari-Maret menyimpulkan masalah ekonomi mendesak untuk diselesaikan untuk calon presiden 2024.

"Isu apa yang dianggap penting oleh pemimpin nasional dalam lima tahun ke depan. Mungkin ini penting buat calon presiden atau partai politik kalau ingin suara pada publik," kata Burhanuddin dalam keterangannya dari hasil survei IPI terbaru secara daring, pada Minggu (26/3/2023).

Adapun dari hasil survei IPI dari 25 kondisi masalah yang harus diselesaikan pemerintah selanjutnya.

Tiga teratas responden meminta menyelesaikan masalah ekonomi.

Urutan paling pertama masyarakat meminta pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok 36,9 persen.

Kedua menciptakan lapangan kerja 17,7 persen. Serta terakhir mengurangi kemiskinan 10,6 persen.

Sedangkan masalah selanjutnya yang mendesak untuk diselesaikan pemberantasan korupsi 7,1 persen, memajukan sektor pertanian 3,4, mendorong pertumbuhan UMKM 3,2 persen.

Kemudian masalah selanjutnya pemerataan pendapatan 3,1 persen, keamanan 2,7 persen, kualitas pendidikan 2,3, tindakan tidak bermoral 1,4 persen dan modal usaha 1,4 persen.

Sebagai informasi survei terbaru IPI di atas melibatkan sebanyak 1.220 orang pada Februari dan periode 12-18 Maret 2023 jumlah sampel sebanyak 800 orang.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen (Februari) dan ±3.5 persen (Maret) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.