Foto : tempo
brominemedia.com-- Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) wajib
menuntut perusahaan apabila tidak diberi uang penghargaan masa kerja. Aturan
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta
Kerja.
"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),
pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak yang seharusnya diterima," demikan bunyi Pasal 156
ayat (1) Peppu Cipta Kerja.
Berikut rincian besaran uang penghargaan masa kerja menurut
Perpu Cipta Kerja:
1.
masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang
dari enam tahun, dua bulan upah;
2.
masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang
dari sembilan tahun, tiga bulan upah;
3.
masa kerja sembilan tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 tahun, empat bulan upah;
4.
masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 15 tahun, lima bulan upah;
5.
masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 18 tahun, enam bulan upah;
6.
masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 21 tahun, tujuh bulan upah;
7.
masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 24 tahun, delapan bulan upah;
8.
masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
Sementara untuk uang penggantian hak yang seharusnya
diterima, antara lain meliputi:
1.
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2.
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan
keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja;
3.
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Lebih lanjut, dalam Pasal 156 Ayat 1 Perpu Cipta Kerja juga
mengatur besaran uang pesangon yang seharusnya diterima para pekerja korban
PHK. Rinciannya adalah sebagai berikut:
1.
masa kerja kurang dari satu tahun, satu bulan
upah;
2.
masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang
dari dua tahun, dua bulan upah;
3.
masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang
dari tiga tahun, tiga bulan upah;
4.
masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang
dari empat tahun, empat bulan upah;
5.
masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang
dari lima tahun, lima bulan upah;
6.
masa kerja lima tahun atau lebih, tetapi kurang
dari enam tahun, enam bulan upah;
7.
masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang
dari tujuh tahun, tujuh bulan upah;
8.
masa kerja tujuh tahun atau lebih tetapi kurang
dari delapan tahun, delapan bulan upah;
9.
masa kerja delapan tahun atau lebih, sembilan
bulan upah.
Konten Terkait
JHT adalah manfaat yang diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun atau telah berhenti bekerja.
Selasa 18-Feb-2025 22:03 WIB
Uni Lubis menegaskan bahwa AI hanyalah kumpulan data dari berbagai sumber, termasuk internet dan media, yang belum tentu valid tanpa proses verifikasi.
Senin 17-Feb-2025 20:35 WIB
Kondisi Elsa Fitria warga Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Jatim masih terlihat lemah.
Senin 03-Feb-2025 20:22 WIB
Pembangunan 100 balai latihan kerja (BLK) untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran
Jumat 03-Jan-2025 22:12 WIB
Apindo Aceh, kata Ramli, masih mempertanyakan skema dasar hitungan yang digunakan dalam hal menaikkan UMP sebesar 6,5 persen di tahun 2025.
Selasa 03-Dec-2024 20:58 WIB