Brominemedia.com – Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menyambut baik kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dalam Revisi UU Haji yang disahkan DPR RI hari ini.
"Sudah sepatutnya Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia memiliki Kementerian khusus menangani urusan haji dan umrah agar dapat berkonsentrasi merencanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan umat Islam dalam menunaikan ibadah haji dan umrah," ujar Rofiq menanggapi pengesahan Revisi UU Haji dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut Rofiq menegaskan bahwa Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sangat relevan dgn kebutuhan faktual untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Untuk itu, Gema Bangsa mendukung sepenuhnya Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian Haji dan Umrah, tegasnya lagi, merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam agar negara melalui kementerian khusus itu mampu memfasilitasi, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara efektif, sistematis, dan terintegrasi.
"Serta mampu memberikan pelayanan dan perlindungan jemaah yang prima untuk kenyamanan dan keamanan dalam beribadah," tegas Rofiq.
Wakil Ketua Umum Gema Bangsa yang juga Ketua Umum Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) menambahkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan mampu membangun kerjasama yang produktif dan harmonis dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
Dia yakin, Kementerian ini akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik karena lembaga negara ini akan fokus bekerja optimal untuk melayani umat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan aparatur profesional dan amanah.
Dia mengharapkan, Kementerian Haji dan Umrah mampu mengatasi antrean panjang calon jemaah haji dan mampu menata kembali pengelolaan ibadah haji dan umrah yang lebih berkualitas. Serta menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah, serta mampu menekan angka kesakitan dan kematian jemaah.
"Sehingga ke depan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah makin berkualitas dan tidak terjadi lagi kebijakan yang merugikan jemaah, baik di Tanah Air, seperti dalam pengelolaan kuota maupun di Tanah Suci dalam pengelolaan dan layanan masyair," harap Khaliq.