Era Heru Budi Dipangkas, DMI Kini Ingin Dana BOTI Kembali Seperti Semula ke Pramono
Minggu 09-Mar-2025 20:44 WIB
81
Foto : suara
Brominemedia.com – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta, Mamun Al Ayyubi ingin meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menambah dana Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), khususnya masjid dan musala. Hal ini dilakukan demi memudahkan operasional tempat ibadah di Jakarta.
Tempat ibadah penerima dana BOTI di Jakarta tahun 2024 lalu menerima Rp1 juta untuk masjid dan Rp750 untuk musala tiap bulannya. Besaran yang diterima berkurang sejak era Penjabat (Pj) Gubernur DKI periode 2022-2024 Heru Budi Hartono.
Meski nominal berkurang, Heru saat itu menambah jumlah tempat ibadah penerima BOTI.
Karena itu, Mamun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bawah kepemimpinan Pramono Anung menambah besaran dana BOTI tanpa mengurangi jumlah penerimanya.
Pihak DMI DKI disebutnya telah mengajukan penambahan dana BOTI jadi Rp1,4 juta untuk masjid dan Rp1 juta untuk musala tiap bulan.
"Dari kemarin 2024 kan Rp1 juta masjid musala Rp750 (ribu). Insyaallah tahun 2025 ini lebih dari Rp1 juta ya. Meningkat lah dari tahun 2024. Insyallah ya, karena kita belum ini (dipastikan), rencananya Rp1,4 Masjidnya, Rp1 juta musala," ujar Mamun kepada Suara.com, Minggu (9/3/2025).
Mamun mengatakan pengajuan ini sudah dilakukan sebelum Pramono terpilih. Namun, ia meyakini Pramono akan mendukung peningkatan dana BOTI karena pada masa kampanye politisi PDIP itu berjanji ingin meningkatkan kesejahteraan para pengurus tempat ibadah.
"Termasuk juga pak Pramono ini, gubernur kita juga Janji ingin meningkatkan lah ya," jelasnya.
"Tentu kita tidak serta-merta langsung (naik), Ini kan namanya proposal kan diajukan sebelum tahun 2025," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menutup akses Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Penerapan kebijakan dilakukan dengan mempermudah dan menyederhanakan proses pembayaran pajak kendaraan, memastikan data kendaraan yang akurat, serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak.