Enam Perwakilan CPNS Kabupaten Kupang Terima SK Secara Simbolis
Senin 02-Jun-2025 20:48 WIB
100
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Enam perwakilan CPNS Kabupaten Kupang menerima Surat Keputusan atau SK secara simbolis, Senin (2/6/2025).
Penyerahan SK dilakukan langsung Bupati Kupang Yosef Lede, usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
Pada kesempatan ini, Bupati memberikan arahan kepada 225 CPNS Kabupaten Kupang, agar setelah menerima SK CPNS, para CPNS dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta dapat bekerja secara profesional, bertanggungjawab dan disiplin.
"Mau jadi PNS itu sulit, bersaing dengan ribuan orang. Tidak semua terpanggil, tidak semua orang tertib. Kalian adalah orang-orang terbaik yang dipilih Tuhan saat ini untuk mengabdi kepada masyarakat, jangan sia-siakan itu. Kalian diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkas Bupati Kupang.
Dirinya melanjutkan bahwa CPNS harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja serta pimpinan, apabila menemui kesulitan dirinya berharap CPNS bisa bangun koordinasi dan jalin kerjasama.
"Kalian belajar, saya juga belajar. Tolong bantu Kepala Daerah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tunjukkan etos kerja yang baik. Lalu orang yang datang cari kerja di Kabupaten Kupang menjadi ASN, jangan hanya sebagai batu loncatan untuk dapatkan kerja, lalu minta pindah ke tempat lain, sehingga berpengaruh pada konsentrasi kerja. Mengabdi di Kabupaten Kupang bersedia dua puluh tahun lagi baru boleh pindah," ungkap Yos Lede.
Salah satu CPNS Kabupaten Kupang, Maria Sonbai, saat ditemui langsung dirinya menyatakan rasa syukur bahwa SK bisa diterima hari ini, walaupun secara simbolis.
"Karena saya pegawai baru, saya perlu banyak belajar, dan optimis bisa berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,"ujar Maria.
Tak hanya Maria, salah satu CPNS dari Tenaga Kesehatan, Dodi Ludji, menyatakan rasa syukurnya, tentunya dengan cara, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Karena tempat tugas saya langsung dekat dengan masyarakat, saya harus memberikan pelayanan yang baik. Sehingga status saya sebagai abdi negara bermanfaat bagi banyak orang," ucap Dodi.
Mereka menyebut pemerintah hanya menggunakan "otak politik" tanpa mempertimbangkan hati nurani masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan jalan.
Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.