PERISTIWA

Efisiensi Anggaran Pemerintah, GIPI DIY Tertantang Promosi Secara Kolektif dan Mandiri

Kamis 30-Jan-2025 20:29 WIB 209

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY mendorong stakeholder pariwisata melakukan promosi secara kolektif. 

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan keterbatasan anggaran pemerintah saat ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi stakeholder pariwisata untuk mandiri.

Menurut dia, industri dan stakeholder pariwisata harus mulai membiasakan cost sharing atau membagi biaya promosi. Tujuannya agar dapat tetap konsisten dalam melakukan promosi pariwisata.

“Ini adalah challenge dan momentum untuk menyamakan persepsi, bahwa pariwisata harus mampu mandiri, tanpa tergantung oleh anggaran pemerintah,” katanya, Kamis (30/01/2025).

“Bagaimana kemudian industri dan stakeholder pariwisata cost sharing untuk tetap melakukan promosi bersama 4 kabupaten 1 kota dengan provinsi, sebagai bentuk Jogja integrated promotion (promosi terintegrasi) untuk mendorong Jogja tourism integrated (pariwisata terintegrasi),” sambungnya.

Ia melanjutkan sudah saatnya industri pariwisata menyudahi pola lama, promosi tergantung dengan anggaran pemerintah.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi stakeholder pariwisata agar dapat mewujudkan promosi dan pariwisata yang terintegrasi antar kabupaten/kota. 

“Tidak banyak waktu untuk menghadapi dinamika dan tantangan pariwisata Jogja dengan pola lama. Mari semangati dengan pola baru dan semangat baru, bersama-sama membangun pariwisata Jogja ke depan,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadhi mengungkapkan ada rasionalisasi anggaran di Dinas Pariwisata DIY.

Sehingga promosi yang bersifat langsung sulit dilakukan. Pihaknya mendorong agar industri pariwisata bisa melakukan promosi secara mandiri.

“Kami tidak bisa mendukung sepenuhnya seperti tahun 2019 dulu, karena ada rasionalisasi anggaran. Saat ini kita bisa mengembangkan pemasaran yang bersifat digital. Untuk pemasaran dan pengembangan kepariwisataan memanfaatkan potensi yang ada di setiap stakeholder pariwisata,” imbuhnya. 

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Penjelasan Pramono Anung Soal Anggaran Rp100 Miliar untuk Bongkar Tiang Monorel, Jadi Polemik

Anggaran Rp100 miliar yang akan digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk pembongkaran 98 tiang monorel menuai polemik. Pramono Anung beri penjelasan.

Selasa 13-Jan-2026 20:06 WIB

TREND Revitalisasi Tugu Burung Tiong Paser Picu Kontroversi, Anggaran Rp400 Juta Disorot

Pembangunan kembali Tugu Maskot Kabupaten Paser berupa patung Burung Tiong kini tengah menjadi sorotan tajam.

Senin 12-Jan-2026 20:03 WIB

PEMERINTAHAN Purbaya Pastikan APBN 2026 Bisa Cair Meski Tak Ada Acara Penyerahan DIPA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran APBN tahun 2026 bakal tetap cair untuk kementerian dan lembaga.

Senin 05-Jan-2026 20:15 WIB

PEMERINTAHAN Dana Desa Diprediksi Menyusut, Pelayanan Publik dan Stunting Tetap Jadi Prioritas di Klaten

Camat Gantiwarno menyebut, program lain yang belum mendesak masih bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran daerah.

Selasa 30-Dec-2025 20:12 WIB

PEMERINTAHAN Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rp 2 Triliun Dukung Ekspor Furnitur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri furnitur. Dana itu nantinya disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan...

Selasa 23-Dec-2025 20:37 WIB

Tulis Komentar