PEMERINTAHAN

DLH Lampung Catat Produksi Sampah Program SPPG Capai 101 Ton per Hari

Senin 27-Oct-2025 20:13 WIB 55

Foto : tribunnews

Brominemedia.com - Bandar Lampung - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung mencatat, timbulan sampah dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu mencapai 101 ton per hari.

Jumlah tersebut berasal dari aktivitas sekitar 450 dapur SPPG yang telah beroperasi di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Pengendali Dampak Lingkungan DLH Provinsi Lampung, Ahmad Jhon Viktor, menjelaskan satu dapur SPPG rata-rata menghasilkan sekitar 0,225 ton atau 225 kilogram sampah per hari.

“Kalau dirata-ratakan, satu SPPG menghasilkan sekitar 225 kilogram sampah per hari. Dengan total sekitar 450 dapur aktif, timbulan sampahnya bisa mencapai 101 ton per hari. Mayoritas berupa sampah organik,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Ahmad Jhon menambahkan, sebagian besar dapur SPPG telah bekerja sama dengan bank sampah, peternak unggas, maupun budidaya maggot untuk memanfaatkan limbah organik tersebut.

“Sebagian dapur sudah menjalin kerja sama dengan bank sampah, ada juga yang dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan peternak unggas,” katanya.

Sebagai langkah inovatif, DLH Lampung juga sedang melakukan uji coba pengolahan sampah organik cair menggunakan mikroorganisme.

“Kemarin mikroorganismenya sudah dimasukkan dan kini sedang diuji coba di Agropark selama tiga bulan. Sekitar 500 kilogram sampah sudah diambil untuk uji coba awal,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Lampung, Junaedi Rahmad, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian khusus terkait pengelolaan sampah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan pengelolaan limbah MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah MBG ini masih dalam tahap kajian. Nantinya, jumlah dan mekanisme pengelolaannya akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten/kota,” ujar Junaedi.

Ia menegaskan, pengelolaan limbah nantinya akan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara DLH provinsi akan fokus pada aspek kebijakan dan regulasi.

“Pemerintah provinsi fokus pada kebijakan dan pengaturan, sedangkan pengelolaan teknisnya nanti menjadi kewenangan kabupaten/kota,” tambahnya.



Konten Terkait

PEMERINTAHAN Wali Kota Farhan Punya Teknologi Baru Bereskan Darurat Sampah di Bandung

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, seiring dengan adanya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Oktober lalu, saat ini hanya sekitar 900 ton sampah yang bisa diangkut per harinya.

Rabu 12-Nov-2025 20:58 WIB

PEMERINTAHAN Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis

WVI) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan fakta mengejutkan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah.

Rabu 12-Nov-2025 20:52 WIB

PEMERINTAHAN Temuan Tim Investigasi BGN dalam Kasus Keracunan Massal MBG di Lembang

Tim investigasi BGN meneliti kasus keracunan massal yang menimpa siswa di beberapa sekolah kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat Oktober lalu.

Rabu 12-Nov-2025 20:52 WIB

KESEHATAN Ada Tahu dan Tempe di MBG, Protein Nabati di Kedelai tidak Kalah Hebat

Meski idealnya asupan protein utama berasal dari sumber hewani, menurut ahli gizi, protein nabati dapat menjadi solusi efektif di tengah keterbatasan biaya dan akses terhadap bahan pangan.

Jumat 07-Nov-2025 20:19 WIB

PEMERINTAHAN Tinjau SPPG Karangasem, Wamendukbangga Pastikan MBG Aman dan Bersih

Wakil Menteri Ratu Ayu meninjau Program Makan Bergizi Gratis di Karangasem. Ia menekankan pentingnya keamanan pangan dan kualitas gizi untuk ibu dan anak.

Jumat 07-Nov-2025 20:16 WIB

Tulis Komentar