PEMERINTAHAN

Daerah Bisa Babak Belur

Rabu 12-Feb-2025 21:00 WIB 114

Foto : cenderawasihpos_jawapos

Brominemedia.com – Adanya pemangkasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025  dari pemerintah pusat pada pemerintahan Prabowo – Gibran dengan angkan fantastis yakni sebesar Rp 306,69 triliun dipastikan akan memberi dampak pada semua provinsi termasuk Provinsi Papua. Papua yang sejatinya membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan justru tak luput dari pemangkasan.

Dampaknya jelas, ada sebagian besar pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua, Debora Salosa, Senin (10/2).

“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.

Selain itu, jika mau masuk di e-katalog, wajib memiliki survei harga terbaru yang bisa jadi perbandingan agar harga lebih kompetitif.

“Saya harap OPD pengelola dana infrastruktur yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI) bisa memanfaatkan waktu yang ada, Februai mereka sudah menyiapkan dokumen yang lebih matang. Sehingga ketika masuk di Biro Pengadaan tidak terjadi debat kursi lagi, semuanya sudah rampung,” ujarnya.

“Lalu idealnya Inpers Nomor 5 setelah pelantikan dimungkinkan Maret dan April, tetapi saran saya sebaiknya dokumen-dokumen perencanaan sudah disiapkan sekarang sehingga kita bisa melakukan proses atau kemudian mereka melakukan proses seperti mendahului penetapan,” sambungnya.

Dengan begitu kata Debora, bisa dilakukan proses administrasinya. Namun dengan satu pernyataan bahwa tidak boleh menuntut ganti rugi bilamana dana itu tidak tersediadengan jumlah seperti nilai yang diinginkan.

“Prinsipnya semua bisa dilakukan, sekarang teman-teman OPD sebagaimana pengelola dana infrastruktur sudah punya perencanaan yang matang, sehingga kita langsung berproses,” ucapnya.


Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membawa "oleh-oleh" setelah tiba-tiba mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Senin 19-May-2025 21:03 WIB

PEMERINTAHAN Sekjen Gerindra Minta Kader Semangat Bekerja Agar Rakyat Inginkan Prabowo 2 Periode

Meski Prabowo menginginkan agar para kader tidak terlalu menyerukan dua periode, namun Muzani tetap meminta mereka untuk terus bekerja dengan baik, agar harapan itu bisa dicapai. Menurutnya, semangat menjadikan Prabowo presiden dua periode harus dikobarkan.

Minggu 18-May-2025 21:15 WIB

FINANCE Efisiensi Anggaran Ancam Pertumbuhan Ekonomi

Asisten II Pemkot Jayapura, Widhi Hartanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura sedikit mengalami penurunan. Hal ini juga ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Selasa 13-May-2025 21:00 WIB

PERISTIWA Awal Kedekatan Hercules dengan Prabowo, Eks Tim Mawar Kopassus Sebut Berawal Tahun 1998

Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Rozario Marshal alias Hercules disebut memiliki kedekatan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Selasa 13-May-2025 20:56 WIB

PEMERINTAHAN Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Kopdes Merah Putih, Zulhas Sebut Sudah Ada 9.835 Koperasi

Dia menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk memangkas rantai pasok yang panjang dalam penyaluran bahan pokok.

Kamis 08-May-2025 21:00 WIB

Tulis Komentar