Foto : detik
brominemedia.com -
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi secara berbeda sorotan Bawaslu
terkait deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). PKS menganggap itu
memang tugas Bawaslu mengawasi proses Pemilu.
"Nggak apa-apa. Tugas bawaslu memang mengawasi proses
pelaksanaan tahapan pemilu. Kalau kajiannya tentang deklarasi KPP sudah selesai
silakan disampaikan ke publik," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat
dihubungi, Minggu (26/3/2023).
Mabruri menyebut PKS juga santai dengan fakta bahwa Bawaslu
hanya menyoroti Koalisi Pro Anies. Dia berkelakar Bawaslu mungkin sedang sibuk
mengawasi yang lain ketika koalisi lainnya melakukan deklarasi.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm
"Santai saja. Mungkin waktu deklarasi koalisi lain, Bawaslu nya lagi mengawasi yang lain," ucapnya.
Selain itu, dia juga meminta agar semua pihak husnuzhon dengan Bawaslu. Terlebih, kata dia, saat ini sedang bulan Ramadan.
"Ramadan harus banyak husnuzhon, biar banyak pahala," ujar dia.
NasDem Tuding Bawaslu Diskriminatif
Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.
"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).
NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.
Konten Terkait
Berdasarkan analisis LSN sentimen terkait gagalnya Piala Dunia U-20, terhadap Ganjar Pranowo dan PDIP turun 4 perse, dan 93 persen sentimen negatif.
Senin 10-Apr-2023 07:02 WIB
Pegiat media sosial, Denny Siregar mencoba memberikan pembelaan terkait dengan gagalnya Indonesia menjadi...
Kamis 30-Mar-2023 04:16 WIB
PKS menanggapi berbeda sorotan Bawaslu terkait deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS menganggap itu memang tugas Bawaslu mengawasi proses Pemilu.
Senin 27-Mar-2023 03:42 WIB
PKS menanggapi berbeda sorotan Bawaslu terkait deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS menganggap itu memang tugas Bawaslu mengawasi proses Pemilu.
Senin 27-Mar-2023 03:42 WIB
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) memberi isyarat mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo...
Kamis 02-Mar-2023 00:24 WIB