7 Bulan 2025, BPJS Kesehatan Manado Bayar Rp 1,19 Triliun Biaya Pelayanan Kesehatan
Kamis 25-Sep-2025 21:49 WIB
150
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) relatif besar.
JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.
Ini adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dengan prinsip gotong royong, seluruh warga negara wajib membayar iuran, yang kemudian dana tersebut akan digunakan untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit
Ini tercermin dari biaya yang dibayarkan BPJS Kesehatan Cabang Manado sepanjang Januari hingga Juli 2025.
BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang khusus mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
Sebagai badan hukum publik nirlaba, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan bertujuan memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia melalui mekanisme gotong royong, di mana setiap peserta membayar iuran secara rutin setiap bulan.
Iuran ini digunakan untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta, terutama bagi mereka yang membutuhkan
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, drg Betsy MO Roeroe AAAK mengungkapkan, total biaya pelayanan kesehatan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 1.196.175.789.604.
"Dana sebesar itu untuk membiaya pelayanan kesehatan, klaim peserta JKN di enam kabupaten kota di Sulut," ujar Roeroe kepada Tribunmanado.co.id, Kamis (25/9/2025).
Adapun wilayah cakupan pelayanan BPJS Kesehatan Manado meliputi Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara dan tiga kabupaten di Kepulauan Nusa Utara: Sitaro, Sangihe dan Talaud.
Jumlah pembiayaan pelayanan kesehatan itu merupakan akumulasi dari total 686.327 klaim.
"Biaya pelayanan kesehatan ini dibayarkan BPJS Kesehatan kepada faskes. Baik tingkat pertama hingga faskes tingkat lanjutan untuk klaim rujukan," jelasnya.
Dokter Richard Lee menghentikan pemeriksaan setelah 8 jam karena kurang enak badan. Kasusnya terkait pelanggaran UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen.