Selasa 09-Aug-2022 05:41 WIB
Untuk meningkatkan keandalan listrik antara Pulau Muna menghubungkan Pulau Buton di Sulawesi Tenggara (Sultra), PT PLN (Persero) mempercepat pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Raha–Baubau.
Sabtu 06-Aug-2022 05:20 WIB
Rancangan itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum terjangkau dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Kamis 04-Aug-2022 13:40 WIB
Kemensos dan PPATK akan bekerja sama membentuk Satgas untuk mendalami terkait izin pengumpulan uang dan barang (PUB), hingga kasus bansos.
Rabu 03-Aug-2022 13:53 WIB
Mayjen TNI Totok Imam Santoso ditunjuk menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin menggantikan Mayjen TNI Andi Muhammad yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.
Rabu 03-Aug-2022 13:23 WIB
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta F-PDIP Rasyidi menyoroti banyak kursi kosong saat rapat paripurna. Rasyidi minta kebijakan rapat via zoom ditarik.
Selasa 02-Aug-2022 15:24 WIB
Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdy Sambo tak lagi mengemban jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgassus).
Selasa 02-Aug-2022 10:52 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan masih ada 14 isu krusial yang perlu dibahas dalam RKUHP. Menkominfo akan menggelar diskusi untuk membahas 14 masalah itu.
Selasa 02-Aug-2022 10:50 WIB
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), melalui Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri).
Selasa 02-Aug-2022 02:07 WIB
Indonesia akan mengusulkan pengaturan program kapal selam bertenaga nuklir dalam forum PBB untuk membangun kesadaran atas kemungkinan risiko yang ditimbulkannya.
Selasa 02-Aug-2022 00:27 WIB
Pemerintah kembali memperpanjang PPKM. Kemendagri menyebut seluruh wilayah di Indonesia kembali menerapkan PPKM level 1.
Senin 01-Aug-2022 13:55 WIB
Selain mengundang pimpinan Kementerian dan Lembaga, pada HUT RI kali ini pemerintah juga akan mengundang masyarakat.
Senin 01-Aug-2022 05:18 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercelah dan telah selesai menjalani masa hukumannya.