Mereka menyebut pemerintah hanya menggunakan "otak politik" tanpa mempertimbangkan hati nurani masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan jalan.

Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 aksi demo di 32 provinsi Indonesia. Beberapa berujung kerusuhan, menyebabkan kerusakan