Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

Senin 10-Jun-2024 20:11 WIB

135

BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

Foto : tempo

Brominemedia.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyanggah dana kewajiban iuran Tapera akan dipakai untuk biayai proyek pemerintah. Heru mengatakan penempatan dana dalam Surat Berharga Negara (SBN) karena instrumen tersebut dinilai lebih aman dan menguntungkan. “Kami tidak berpikir ke sana, penggunaan SBN (Surat Berharga Negara) sebagai instrumen terbesar karena Undang-undangnya mengatur itu,” ujar Heru di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Dana Tapera menurut Heru akan diletakkan di sejumlah instrumen SBN seperti obligasi negara, obligasi daerah, deposito, serta obligasi sektor perumahan dan kawasan perumahan. Hal itu dilakukan karena menurut dia, BP Tapera memiliki tanggung jawab menjaga dana simpanan peserta. “Tujuannya lebih kepada keamanan peserta dan keuntungan yang optimal,” ujarnya.

Sebelumnya publikasi analisis kebijakan berjudul ‘Tapera untuk Siapa?’ yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Juni 2024, memaparkan ada indikasi dana Tapera juga akan digunakan untuk pembiayaan program melalui APBN.

Menurut Celios, pemerintah selaku pengelola APBN memang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan dana Tapera untuk pembelian SBN di mana proporsinya mencapai 45 persen. “SBN merupakan instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi pembiayaan APBN,” demikian ditulis dalam laporan tersebut.

Merujuk pada rencana Tapera, seluruh pegawai, baik PNS dan swasta, serta pekerja mandiri yang mendapatkan penghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1. Artinya, dana yang dapat dikelola oleh Tapera jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikelola sebelumnya atau Taperum.

Pemerintah disebut tengah mendorong pembelian SBN di pasar keuangan. Berbagai lembaga pengelolaan investasi plat merah diminta untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera.

Analis Celios memaparkan ada potensi legit dari pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat. Dana untuk SBN bisa mencapai Rp 61 triliun. Dengan target dana dari penerbitan SBN pada 2024 sebesar Rp 160 triliun, maka 37 persen bisa dipenuhi hanya dari BP Tapera.

Share:

Konten Terkait

PERISTIWA Tak Hanya Karhutla, DPRD Kuansing Minta BPBD Siagakan Personil Jelang Even Pacu Jalur

DPRD Kuansing meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuansing untuk menyiagakan personil jelang pelaksanaan even Pacu Jalur.

Jumat 23-May-2025 20:44 WIB

Tak Hanya Karhutla, DPRD Kuansing Minta BPBD Siagakan Personil Jelang Even Pacu Jalur
PERISTIWA Dua Alat Berat Dikerahkan, BPBD Demak Kejar Target Perbaikan Tanggul yang Jebol

BPBD Demak perbaiki tanggul Tuntang yang jebol. 13 desa terendam, 11 ribu jiwa terdampak, dan 730 hektar lahan pertanian rusak.

Rabu 21-May-2025 21:05 WIB

Dua Alat Berat Dikerahkan, BPBD Demak Kejar Target Perbaikan Tanggul yang Jebol
PEMERINTAHAN Antisipasi Karhutla, BPBD Kalteng Kembali Bentuk Masyarakat Peduli Api

MPA ini dibentuk agar jangkauan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal.

Rabu 07-May-2025 20:33 WIB

Antisipasi Karhutla, BPBD Kalteng Kembali Bentuk Masyarakat Peduli Api
EVENT ARI-BP Hadiri Konferensi Kemenangan Gaza Adalah Tanggung Jawab Umat Di Istanbul

KONFERENSI bertema Kemenangan Gaza adalah Tanggung Jawab Umat telah dimulai di Istanbul, Turki, pada Sabtu (26/4).

Minggu 27-Apr-2025 20:48 WIB

ARI-BP Hadiri Konferensi Kemenangan Gaza Adalah Tanggung Jawab Umat Di Istanbul
PEMERINTAHAN Pastikan Dana Haji Aman, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan,aman, dan sesuai prinsip syariah.

Senin 21-Apr-2025 01:57 WIB

Pastikan Dana Haji Aman, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah

Tulis Komentar