PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi
Senin 16-Jun-2025 21:07 WIB
87
Foto : detik
Brominemedia.com – Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyelenggaraan job fair oleh Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya mempertanyakan sejauh mana job fair mampu menjawab tantangan pengangguran di Jakarta.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi PAN, Syahroni, dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6/2025). Sahroni menyebutkan job fair belum mampu menciptakan SDM unggul untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
"Kami menilai kegiatan tersebut belum mampu menciptakan SDM unggul, dan cenderung bersifat seremonial tanpa indikator keberhasilan yang terukur," kata Syahroni dalam rapat.
Pihaknya juga mendesak Pemprov DKI untuk membuka data terkait dampak langsung job fair terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika dinilai tidak efektif, PAN menyarankan agar Pemprov mulai mempertimbangkan program alternatif seperti link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
"Kami meminta penjelasan dan rencana konkret Pemprov DKI dalam membangun SDM unggul yang mampu mendukung kemajuan Jakarta," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap usulan evaluasi program ketenagakerjaan yang lebih berfokus pada hasil (outcome based). Menurutnya, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengukur dampak nyata dari berbagai program pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
"Usulan evaluasi berbasis outcome sangat tepat. Kami juga sependapat dengan usulan tambahan berupa program Magang Berjamin Kerja, integrasi antara job fair dan pelatihan, serta insentif bagi perusahaan yang membuka banyak lapangan kerja," ujar Rano.
Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan job fair agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja di Ibu Kota.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menegaskan wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk filantropi, melainkan sebagai salah satu...
Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur mengaku tetap akan mengkritisi pemerintahan meski dirinya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.