All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

Selasa 06-May-2025 20:29 WIB 28

Foto : fajar

Brominemedia.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

"Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012," ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

"Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya," ujar Dedi Mulyadi.

Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam rapat tersebut Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial. Hal ini mengingat temuan banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak," katanya.

Dedi mengaku pernah menemukan satu keluarga miskin punya 16 anak, bahkan ada juga punya sampai 22 anak.

"Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi kala itu. 

Share:
TEKNOLOGI RAGAM KESEHATAN KRIMINAL PERISTIWA OTOMOTIF

Konten Terkait

PEMERINTAHAN MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak...

Selasa 06-May-2025 20:29 WIB

PEMERINTAHAN Komdigi Bekukan Sementara Layanan Worldcoin dan World ID Usai Viral di Bekasi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik layanan Worldcoin dan World ID

Minggu 04-May-2025 20:12 WIB

PEMERINTAHAN AM Hendropriyono Sebut Desakan Copot Gibran Hanya Menutup Fakta Kinerja Pemerintah yang Dinilai Positif

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, menyebut bahwa...

Minggu 04-May-2025 20:02 WIB

PERISTIWA Program Pendidikan Karakter di Barak Militer Dikritik, Dedi Mulyadi: Jangan Pernah Menyerah

Program pendidikan karakter anak yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak...

Minggu 04-May-2025 19:58 WIB

PEMERINTAHAN Siswa Bermasalah Bakal Digembleng di Barak Militer, DPR Soroti Aspek HAM dan Psikologi Anak

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

Kamis 01-May-2025 20:25 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi