Jumat 05-Dec-2025 20:11 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com - Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran luas.
Warga menilai genangan yang merendam desa-desa bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi terutama dipicu oleh masifnya deforestasi di kawasan hulu sungai.
Sejumlah desa di Kecamatan Tualan Hulu, seperti Rantau Suang, Tumbang Mujam, Merah, hingga Luwuk Sampun terendam cukup parah.
Di beberapa titik, tinggi air mencapai dada orang dewasa dan memutus akses utama warga.
Utomo, warga Mentaya Hulu, menyebut faktor lingkungan menjadi penyebab paling dominan.
Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan di hulu sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
“Yang pertama itu jelas deforestasi dalam skala besar. Yang kedua maraknya perkebunan kelapa sawit. Kalau masyarakat buka lahan itu wajar, skalanya kecil. Tapi perusahaan? Itu yang merusak,” ujar Utomo, Jumat (5/12/2025)
Menurutnya, hujan dengan durasi pendek saja kini mampu menyebabkan banjir besar.
Kondisi itu berbeda jauh dengan beberapa tahun sebelumnya ketika hutan di daerah tangkapan air masih terjaga.
“Pembabatan hutan itu sangat berpengaruh. Biasanya kan warga hanya buka sedikit untuk kebutuhan hidup. Yang parah itu perusahaan sawit dan perusahaan kayu. Mereka yang merajalela,” tegasnya.
Warga juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan yang diduga dilakukan oleh perusahaan berinisial PT BSL, anak usaha PT BUM, di Kecamatan Antang Kalang.
Padahal menurut informasi, izin perusahaan tersebut telah dicabut.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kotim, Rimbun, turut menyoroti maraknya deforestasi di kawasan hulu.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus menghentikan penerbitan izin baru yang berkaitan dengan pembukaan lahan sawit.
“Lakukan evaluasi, dan kalau izinnya memang sudah dicabut, jangan ada lagi aktivitas pembukaan lahan. Jangan lagi membabat hutan,” tegas Rimbun, Rabu (3/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan beberapa wilayah Sumatra yang dilanda banjir dan longsor, harus menjadi alarm bagi Kotim.
“Banjir dan longsor itu akibat jelas dari pembabatan hutan. Apalagi kalau terjadi di hulu sungai. Dampaknya pasti dirasakan seluruh wilayah di bawahnya,” ujarnya.
Rimbun menyebut Bupati Kotim Halikinnor sudah mencabut izin perusahaan dimaksud.
Namun ia meminta pengawasan lapangan diperketat karena masih ditemukan aktivitas pembukaan lahan.
“Kalau ada izin baru keluar untuk lahan sawit dan membabat hutan, terutama di hulu sungai, itu sangat berbahaya. Kami minta izin-izin itu dievaluasi dan kalau bisa kawasan itu ditetapkan sebagai hutan adat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemilik perusahaan yang diduga melakukan pembukaan lahan tersebut merupakan pengusaha asal Sumatra.
Karena itu, ia meminta agar aparat dan pemerintah daerah tidak ragu menindak jika ditemukan pelanggaran.
Rimbun berharap semua pihak memahami bahwa kondisi banjir yang memutus akses, merendam pemukiman, dan mengancam keselamatan warga bukanlah bencana yang terjadi begitu saja.
“Evaluasi dan jangan biarkan lagi pembukaan lahan yang membabat hutan. Kotim harus belajar dari kejadian ini,” pungkasnya.
Konten Terkait
