Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PENDIDIKAN

Wacana Gratis Masuk SMP Swasta, Ketua Komisi D dr Akmarawita Kadir: Surabaya Mampu

Rabu 05-Feb-2025 20:40 WIB

47

Wacana Gratis Masuk SMP Swasta, Ketua Komisi D dr Akmarawita Kadir: Surabaya Mampu

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir, menemukan skema untuk kebijakan gratis masuk SMP swasta di Surabaya.

Dengan kemampuan APBD kurang lebih Rp 11 triliun, Surabaya dinilai mampu melakukan skema menggratiskan biaya SMP swasta.

"Manfaatnya akan luar biasa bagi warga Surabaya, dan disparitas SMP negeri dan swasta bisa dicegah. Dengan kalkulasi awal hanya perlu Rp 450 miliar untuk penggratisan seluruh SMP swasta di Surabaya setiap tahun. Surabaya bisa dan mampu," tandas Akmarawita yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Menyusul pembaruan sistem PPDB menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Siswa Baru) mengisyaratkan pemberlakuan domisili.

Bukan zonasi yang hanya melihat jarak tempat tinggal dari dokumen KK.

Domisili lebih melihat riil jarak tempat tinggal calon siswa baru dengan diperkuat dengan aplikasi.

Tidak hanya itu, menurut Akma, ada upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan dengan mengintegrasikan sekolah negeri dan swasta dalam sistem SPMB.

Sebab seluruh daerah nantinya harus ikut membiayai pendidikan, termasuk jenjang SMP. Dalam catatan Akma setiap tahun ada sekitar 40.000 lulusan SD.

Sementara kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 12.700 siswa.

"Artinya, ada sekitar 28.000-an siswa yang harus mencari alternatif ke sekolah swasta. Ini menjadi tantangan besar. Biaya menjadi kendala yang harus dipecahkan bersama," kata Akma.

Politisi Golkar ini mencermati arah kebijakan pembaruan PPDB menjadi SPMB, salah satunya memutus disparitas dengan sekolah swasta.

Dalam peraturan menteri, ada klausul yang menyatakan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri harus difasilitasi oleh sekolah swasta dengan biaya gratis.

Namun, ini hanya berlaku bagi pemerintah kota yang mampu. Kota Surabaya tentu mampu sehingga keharusan itu bisa berjalan di Surabaya.

Sebagai kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, dinilai memiliki potensi besar untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Surabaya sudah menerapkan program CSR untuk membiayai siswa dari keluarga miskin dan pramiskin.

Harus diperluas tidak hanya siswa gakin tapi seluruh siswa SMP swasta.

Setiap tahun harus dianggarkan antara Rp 200 miliar hingga 450 miliar.

Menggratiskan biaya seluruh siswa SMP swasta itu tidak hanya akan mengurangi beban wali murid, tetapi juga mendorong perkembangan sekolah swasta.

"Dengan begitu tidak perlu lagi membangun SMP negeri baru. Bangun SMP negeri baru mengundang protes dari sekolah swasta. SMP swasta harus didorong agar bisa berkembang dengan baik karena mendapatkan dukungan dari pemerintah," katanya.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan difokuskan pada sekolah swasta dengan SPP di bawah Rp 500.000 per bulan.

Sementara sekolah-sekolah elit yang sudah mandiri tidak perlu ikut serta dalam program tersebut.

Mereka sudah memiliki fasilitas dan guru yang mumpuni.

Dalam hitungannya, biaya yang diperlukan untuk membiayai satu rombongan belajar di sekolah swasta adalah sekitar Rp 5,5 juta per tahun.

"Dengan anggaran Rp maksimal 450 miliar, kita bisa membiayai sekitar 30.000 siswa per tahun. Ini solusi terbaik untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi warga Surabaya," tegas Akma.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menyelesaikan masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 31, yaitu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Konten Terkait

PENDIDIKAN Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah Rakyat Butuh 60 Ribu Guru

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa sebanyak 60 ribu guru dibutuhkan untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.

Senin 10-Mar-2025 21:00 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah Rakyat Butuh 60 Ribu Guru
PERISTIWA Diwajibkan Minta Maaf ke Civitas Akademika UI soal Disertasi, Bahlil Bereaksi Begini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi terkait perintah dari Universitas Indonesia (UI) untuk meminta maaf kepada civitas akademika.

Jumat 07-Mar-2025 20:28 WIB

Diwajibkan Minta Maaf ke Civitas Akademika UI soal Disertasi, Bahlil Bereaksi Begini
PENDIDIKAN Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, Target Mulai Tahun 2025

Ia menegaskan bahwa sekolah rakyat yang akan ada untuk semua tingkatan, mulai SD, SMP, dan SMA diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.

Senin 03-Mar-2025 20:45 WIB

Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, Target Mulai Tahun 2025
PENDIDIKAN Perubahan Sistem Zonasi SPMB, Menteri Dikdasmen: Murid Bisa Sekolah Lintas Provinsi, Asalkan Dekat Rumah

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan, salah satu perubahan signifikan yang terjadi terkait dengan sistem zonasi.

Senin 03-Mar-2025 20:45 WIB

Perubahan Sistem Zonasi SPMB, Menteri Dikdasmen: Murid Bisa Sekolah Lintas Provinsi, Asalkan Dekat Rumah
KRIMINAL Pria Asal Gresik Tewas Ditusuk OTK Saat Hadiri Haul di Surabaya

Kejadian nahas dialami seorang pria berinisial M asal Kebomas Gresik. Dia tewas seusai ditusuk orang tak dikenal (OTK) di samping pos lantas Jalan Jakarta di Surabaya pada Rabu (25/2).

Senin 03-Mar-2025 20:42 WIB

Pria Asal Gresik Tewas Ditusuk OTK Saat Hadiri Haul di Surabaya

Tulis Komentar