Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PENDIDIKAN

Wacana Gratis Masuk SMP Swasta, Ketua Komisi D dr Akmarawita Kadir: Surabaya Mampu

Rabu 05-Feb-2025 20:40 WIB

68

Wacana Gratis Masuk SMP Swasta, Ketua Komisi D dr Akmarawita Kadir: Surabaya Mampu

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir, menemukan skema untuk kebijakan gratis masuk SMP swasta di Surabaya.

Dengan kemampuan APBD kurang lebih Rp 11 triliun, Surabaya dinilai mampu melakukan skema menggratiskan biaya SMP swasta.

"Manfaatnya akan luar biasa bagi warga Surabaya, dan disparitas SMP negeri dan swasta bisa dicegah. Dengan kalkulasi awal hanya perlu Rp 450 miliar untuk penggratisan seluruh SMP swasta di Surabaya setiap tahun. Surabaya bisa dan mampu," tandas Akmarawita yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Menyusul pembaruan sistem PPDB menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Siswa Baru) mengisyaratkan pemberlakuan domisili.

Bukan zonasi yang hanya melihat jarak tempat tinggal dari dokumen KK.

Domisili lebih melihat riil jarak tempat tinggal calon siswa baru dengan diperkuat dengan aplikasi.

Tidak hanya itu, menurut Akma, ada upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan dengan mengintegrasikan sekolah negeri dan swasta dalam sistem SPMB.

Sebab seluruh daerah nantinya harus ikut membiayai pendidikan, termasuk jenjang SMP. Dalam catatan Akma setiap tahun ada sekitar 40.000 lulusan SD.

Sementara kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 12.700 siswa.

"Artinya, ada sekitar 28.000-an siswa yang harus mencari alternatif ke sekolah swasta. Ini menjadi tantangan besar. Biaya menjadi kendala yang harus dipecahkan bersama," kata Akma.

Politisi Golkar ini mencermati arah kebijakan pembaruan PPDB menjadi SPMB, salah satunya memutus disparitas dengan sekolah swasta.

Dalam peraturan menteri, ada klausul yang menyatakan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri harus difasilitasi oleh sekolah swasta dengan biaya gratis.

Namun, ini hanya berlaku bagi pemerintah kota yang mampu. Kota Surabaya tentu mampu sehingga keharusan itu bisa berjalan di Surabaya.

Sebagai kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, dinilai memiliki potensi besar untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Surabaya sudah menerapkan program CSR untuk membiayai siswa dari keluarga miskin dan pramiskin.

Harus diperluas tidak hanya siswa gakin tapi seluruh siswa SMP swasta.

Setiap tahun harus dianggarkan antara Rp 200 miliar hingga 450 miliar.

Menggratiskan biaya seluruh siswa SMP swasta itu tidak hanya akan mengurangi beban wali murid, tetapi juga mendorong perkembangan sekolah swasta.

"Dengan begitu tidak perlu lagi membangun SMP negeri baru. Bangun SMP negeri baru mengundang protes dari sekolah swasta. SMP swasta harus didorong agar bisa berkembang dengan baik karena mendapatkan dukungan dari pemerintah," katanya.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan difokuskan pada sekolah swasta dengan SPP di bawah Rp 500.000 per bulan.

Sementara sekolah-sekolah elit yang sudah mandiri tidak perlu ikut serta dalam program tersebut.

Mereka sudah memiliki fasilitas dan guru yang mumpuni.

Dalam hitungannya, biaya yang diperlukan untuk membiayai satu rombongan belajar di sekolah swasta adalah sekitar Rp 5,5 juta per tahun.

"Dengan anggaran Rp maksimal 450 miliar, kita bisa membiayai sekitar 30.000 siswa per tahun. Ini solusi terbaik untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi warga Surabaya," tegas Akma.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menyelesaikan masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 31, yaitu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Share:

PENDIDIKAN SAINS KESEHATAN KOLOM TRAVEL PEMERINTAHAN

Konten Terkait

PENDIDIKAN TEMBUS Nilai Kontrak Rp12 Miliar Lebih, Pembangunan Tahap Kedua SMPN 16 Denpasar Dimulai

Pembangunan tahap kedua ini dijadwalkan selesai pada 3 November 2025. Dimana durasi pengerjaan 210 hari kalender atau sekitar tujuh bulan.

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

TEMBUS Nilai Kontrak Rp12 Miliar Lebih, Pembangunan Tahap Kedua SMPN 16 Denpasar Dimulai
PERISTIWA Aliansi Madura Indonesia Dampingi Korban Penganiayaan di Four Club

Insiden tersebut diduga melibatkan pemilik Four Club berinisial NS, yang disebut-sebut menginstruksikan para crew nya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

Minggu 27-Apr-2025 20:45 WIB

Aliansi Madura Indonesia Dampingi Korban Penganiayaan di Four Club
PEMERINTAHAN RUU KUHAP Disorot Akademisi Unisma: Potensi Pelanggaran HAM dan Tumpang Tindih Kewenangan

Universitas Islam Malang (Unisma) menjadi tuan rumah dalam Seminar Nasional bertema “Reformasi KUHAP: Menyongsong Era Baru Peradilan Pidana yang Progresif dan Berkeadilan” yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

Kamis 24-Apr-2025 20:39 WIB

RUU KUHAP Disorot Akademisi Unisma: Potensi Pelanggaran HAM dan Tumpang Tindih Kewenangan
KRIMINAL Identitas dan Peran 4 Tersangka Penculikan Santri di Rejoso Pasuruan Terungkap, Dua Berasal dari Surabaya

Setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan korban dan mengamankan tujuh orang terduga pelaku, Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan Kota kini merilis identitas dan peran empat tersangka kunci yang terlibat langsung dalam aksi penculikan pada Senin (21/4/2025) malam lalu di Jalan Raya Pantura Rejoso.

Rabu 23-Apr-2025 20:50 WIB

Identitas dan Peran 4 Tersangka Penculikan Santri di Rejoso Pasuruan Terungkap, Dua Berasal dari Surabaya
PENDIDIKAN Bosda Diharapkan Langsung Dikelola Sekolah

Dana itu diberikan dengan harapan untuk membantu para siswa melunasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Namun apa jadinya jika anggaran yang gelontorkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pen

Senin 21-Apr-2025 01:00 WIB

Bosda Diharapkan Langsung Dikelola Sekolah

Tulis Komentar

Rekomendasi