Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah 2023 Rp2,67 Triliun, DPRD Klaten Minta Pemkab Tingkatkan PAD

Foto : tribunnews

Brominemedia.com - Realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada 2023 tercatat sebesar Rp2,67 triliun.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten yang membahas persetujuan dewan terhadap empat rencana peraturan daerah (Raperda), Jumat (28/6/2024).

Adapun, salah satu yang dibahas adalah terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda.

Dalam pembahasan itu terungkap bahwa realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Klaten pada 2023 sebesar Rp2,11 triliun.

Sedangkan realisasi belanja transfer pada 2023 sebesar Rp733 miliar.

Disebutkan, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan daerah meliputi realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp529 miliar dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp309 miliar.

Sehingga ada defisit anggaran sebesar Rp170,8 miliar dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2023 mencapai Rp319 miliar.

Selain membahas APBD 2023, rapat paripurna siang itu juga membahas persetujuan penetapan terhadap Raperda terkait Perubahan atas Perda Kabupaten Klaten nomor 17/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Lalu, Raperda terkait Perubahan atas Perda Kabupaten Klaten Nomor 13/2019 tentang Kemajuan Kesenian Daerah, dan Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Klaten Nomor 8/2012 tentang Pemotongan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Triyono, mengatakan bahwa empat raperda yang ditetapkan jadi Perda itu dibahas oleh 4 Pansus (panitia khusus).

"Pembahasannya selama 3 bulan, sedangkan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dilakukan selama 3 hari," kata Triyono kepada Tribunjogja.com, Jumat (28/6/2024).

Pihaknya mengungkapkan ada beberapa catatan stratrgis yang perlu diperhatikan Bupati dan Pemkab Klaten.

Terutama yang berkaitan dengan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

"Berkaitan dengan nota-nota keuangan yang indikatornya tidak tercapai. Kami terus dorong paling tidak bisa tercapai 90 persen. Termasuk pendapatan asli daerah (PAD), kami dorong Bupati agar meningkatkan perolehan PAD, karena jauh sekali," katanya.

Triyono menjelaskan, total pendapatan yang diperoleh Pemkab Klaten pada 2023 sebesar Rp3 triliun.

Dari jumlah tersebut, pendapatan dari PAD hanya sebesar Rp349 miliar, sehingga masih bergantung kepada dana alokasi umum (DAU).

"Kami berusaha dorong agar PAD meningkat di tahun yang akan datang. Idealnya mungkin di atas Rp700 miliar lah, agar terlalu jauh ketimpangannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Triyono menyebut masih ada beberapa raperda yang bakal dibahas DPRD Kabupaten Klaten, sebelum masa jabatan periode ini selesai pada 22 Agustus 2024. Termasuk raperda terkait kawasan tanpa rokok.

"InsyaAllah sebelum 22 Agustus 2024 akan kami selesaikan," ujarnya.

Terpisah,  Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam sambutannya menuturkan bahwa setelah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 disetujui untuk ditetapkan jadi Perda, maka akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi.

Pihaknya berharap penetapan raperda menjadi Perda bisa diagendakan dalam waktu dekat.

Sehubungan dengan itu, pihaknya meminta perhatian semua perangkat daerah terutama Inspektorat Kabupaten Klaten, agara segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK dengan menyusun action plan.

"Supaya kesalahan yang sama, tidak terulang kembali. Kemudian terhadap pandangan, pemikiran, dan saran yang disampaikan dewan akan kami jadikan pedoman untuk usaha penyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan APBD di masa mendatang," tandasnya.