Pemerintah Siapkan Ganti Rugi 10 Juta untuk Sapi Korban PMK

Foto : Antara

brominemedia.com -- Pemerintah menyiapkan ganti rugi untuk sapi milik peternak yang dimusnahkan akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kebijakan ganti rugi sebesar Rp10 juta ini akan diprioritaskan untuk peternak skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6). 

"Terkait dengan penggantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti. Terutama untuk peternak UMKM sebesar Rp 10 juta per sapi," kata Airlangga. 

Kebijakan ini sekaligus menjawab permintaan dan keluhan para peternak sapi. Peternak meminta pemerintah mengambil keputusan berani untuk mengatasi wabah PMK. 

Pada keterangannya, Airlangga turut menyampaikan rencana pemerintah bakal mengadakan vaksin PMK. Ia menyebut pemerintah telah setuju mengadakan vaksin PMK sejumlah 29 juta dosis. 

Adapun biaya pengadaan vaksin akan ditanggung oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). 

Airlangga menuturkan Presiden Joko Widodo juga memberi arahan untuk menyiapkan obat-obatan, serta meminta untuk melengkapi jumlah vaksinator. 

Airlangga menjelaskan, saat ini ada 1.765 dari 4.614 kecamatan, atau sekitar 38% yang berstatus zona merah. Detail lengkap mengenai daerah tersebut akan dimasukkan pada instruksi Menteri dalam Negeri. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jika berkurban bukanlah suatu kewajiban. Masyarakat diminta tidak memaksakan kurban di momen-momen tertentu, contohnya seperti sekarang saat terjadi wabah PMK. 

Yaqut menuturkan Kementerian Agama sedang menyiapkan pengaturan terkait kurban di tengah PMK ini. Ada beberapa fatwa yang disiapkan, tetapi hal ini sedang dikoordinasikan dengan ormas Islam. 

"Hukum kurban itu sunnah muakkad, sunah yang dianjurkan, artinya bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan," kata Yaqut.