Selasa 07-Mar-2023 05:00 WIB
569

Foto : sindonews
brominemedia.com - Sebuah komite PBB menyatakan keprihatinan dengan perlakuan China terhadap etnis minoritas Muslim, termasuk penggunaan kerja paksa terhadap warga Uighur. Ini terungkap dalam laporan yang menambah tekanan pada Beijing untuk meningkatkan catatan hak asasi manusianya. Temuan oleh kelompok ahli independen yang ditunjuk PBB mengikuti serangkaian dengar pendapat di Jenewa bulan lalu, di mana kelompok hak asasi mengangkat berbagai topik, termasuk kebijakan Covid-19 Beijing, perlakuan terhadap pembela hak asasi manusia, dan minoritas Muslimnya. Tak Termasuk Indonesia Tahun lalu, sebuah laporan oleh kepala hak asasi manusia PBB mengatakan, perlakuan China terhadap Uighur, etnis minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di Xinjiang, di ujung barat negara itu, mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

China dengan keras membantah tuduhan itu. Seperti dilaporkan Reuters, Komite PBB yang beranggotakan 18 orang yang memantau kepatuhan negara-negara di bawah perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menyuarakan keprihatinan atas "banyak indikasi tindakan pemaksaan, termasuk kerja paksa" terhadap etnis minoritas, termasuk Uighur. Komite tersebut meminta Beijing untuk segera mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan koersif; bongkar semua sistem kerja paksa; dan melepaskan semua individu yang tunduk padanya.
China mengajukan tanggapan setebal 11 halaman atas laporan tersebut dengan mengatakan akan mempelajari rekomendasi tersebut dengan hati-hati dan terbuka untuk menerapkan apa pun "yang sesuai dengan realitas nasional China". Namun, menolak rekomendasi Xinjiang, antara lain, menyebutnya "tidak benar". Komite juga menyerukan diakhirinya pembalasan dan penuntutan "sistematis" terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara yang bekerja di bidang ini. Komiter juga menyuarakan keprihatinan tentang masalah kesehatan mental yang berkembang setelah penguncian yang berkepanjangan di negara itu di bawah kebijakan nol-COVID yang ketat yang berakhir akhir tahun lalu, dan menyerukan lebih banyak dana untuk bidang ini.
Konten Terkait
Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai tahun ini resmi mengelola penyelenggaraan ajang balap motor MotoGP Indonesia di Nusa Tenggara Barat.
Selasa 02-Sep-2025 21:15 WIB
Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 aksi demo di 32 provinsi Indonesia. Beberapa berujung kerusuhan, menyebabkan kerusakan
Selasa 02-Sep-2025 21:15 WIB
KWI juga mengajak aparat keamanan untuk benar-benar menjadi pengayom bagi semua warga dan selalu mengedepankan cara-cara humanis dalam menghadapi aksi massa.
Minggu 31-Aug-2025 20:52 WIB
Regene Genomics mendorong lahirnya generasi melek sains lewat Olimpiade Genomik Indonesia atau OGI 2025.
Rabu 27-Aug-2025 21:09 WIB
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat kekuatan industri global berkat kekayaan sumber daya mineral yang dimilikinya.
Senin 25-Aug-2025 20:30 WIB