Myanmar Memerlukan Dukungan ASEAN Untuk Atasi Masalah yang Mengancam Persatuan

Foto : tempo

brominemedia.com-Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi resolusi atas permasalahan Myanmar, yang salah satu poinnya menyatakan dukungan kepada ASEAN dalam menyelesaikan konflik ini.

Blok regional Asia Tenggara kini diharapkan dapat menutupi kekurangan lima butir konsensus sebagai solusi krisis dan ancaman disintegrasi yang disebabkan olehnya.

Peneliti senior bidang Hubungan Internasional dari Centre for International and Strategic Studies (CSIS) Fitri Bintang Timur menilai, walau banyak pihak yang menganggap resolusi DKK PBB ini sebagai langkah awal, Indonesia perlu konsisten mengangkat isu ini ke dalam agenda internasionalnya. Sehingga dialog untuk menyelesaikan konflik akan terus ada.

Ke depannya, menurut Fitri, ASEAN perlu menekankan tindakan yang lebih tegas, apabila jalan diplomasi masih belum membuahkan hasil baik yang signifikan.

"Ini akan memicu munculnya solusi alternatif, termasuk dengan memberikan resolusi yang lebih 'tegas' seperti dengan adanya sanksi ekonomi atau upaya pemberhentian penjualan senjata ke Myanmar, dengan melobi negara yang memiliki pengaruh lebih besar (dan mitra wicara seperti India) untuk dapat menerapkan upaya tegas tersebut," kata Fitri kepada Tempo, Jumat, 23 Desember 2022.

"Selain untuk mengamankan situasi dalam negerinya dari imbas konflik Myanmar, ini juga akan membantu India dan Indonesia menumbuhkan pengaruh di kawasan, memperkuat kestabilan regional, dan membangun hubungan yang lebih dalam antara ASEAN dan India," ujarnya menambahkan.

Resolusi itu disepakati oleh tiga anggota tetap DK PBB dan sembilan anggota tidak tetap badan itu di New York, Amerika Serikat, Rabu, 21 Desember 2022. China dan Rusia, yang merupakan anggota tetap, memilih untuk abstain, sementara anggota tidak tetap yang memberi suara serupa adalah India.

Hasil adopsi resolusi DK PBB mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" pada keadaan darurat yang terus berlanjut oleh militer ketika merebut kekuasaan dan "dampak serius" terhadap rakyat Myanmar.

Pernyataan dalam resolusi itu mendesak "tindakan konkret dan segera" untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh ASEAN.

DK PBB juga mengeluarkan seruan kepada junta untuk "menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi dan untuk mengejar dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat".

Negosiasi rancangan resolusi Dewan Keamanan dimulai pada September 2022. Draf awal resolusi itu mendesak diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam sanksi, tetapi bahasa itu telah dihapus. Beberapa anggota juga keberatan dengan ketentuan yang meminta Sekjen PBB untuk melapor kepada Dewan mengenai situasi di Myanmar setiap 60 hari.

Sebaliknya, resolusi tersebut meminta sekretaris jenderal atau utusannya untuk melapor kembali paling lambat 15 Maret 2023, dengan berkoordinasi dengan ASEAN. Sebelumnya, pada 2017, China dan Rusia memveto rancangan resolusi terkait krisis etnis Rohingya di Myanmar karena alasan masalah internal.

Fitri mengatakan, keterlibatan PBB dan komunitas internasional dapat menutup lubang dalam prinsip penyelesaian konflik yang menghindari kritik dan campur tangan antar anggota ASEAN pada urusan domestik masing-masing anggotanya.

Adanya PBB juga dapat memicu terciptanya solusi alternatif yang lebih tegas, misalnya dengan mengisolasi rezim militer Myanmar dan memberlakukan sanksi terhadapnya.

Namun dia mengingatkan pendekatan ini sendiri banyak didukung oleh negara-negara Barat dan hanya bisa dilakukan oleh negara-negara dengan kemampuan militer dan ekonomi yang kuat.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN di 2023 menyambut resolusi Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Myanmar.

Jakarta sejauh ini ingin berpegang teguh pada konsensus yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar.

Banyak pihak sipil, termasuk Pemerintah Persatuan Myanmar (NUG), mengharapkan Indonesia membuat kemajuan dalam menyelesaikan krisis di negara tersebut. Pasalnya presidensi Kamboja dianggap belum membuat langkah signifikan. 

"Kami percaya situasinya akan berubah dan (Indonesia) akan belajar dari Kamboja. Jika Indonesia bersimpati kepada rakyat dan menghormati keinginan rakyat Myanmar, kita bisa menyelesaikan masalah ini," kata Pemimpin NUG Duwa Lashi La saat wawancara khusus dengan Tempo belum lama ini.

Sinyal Retak Imbas Myanmar

ASEAN telah mengalami perselisihan internal soal keterlibatan junta Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu. Kudeta itu menggagalkan satu dekade kemajuan demokrasi dan menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik dan kehancuran ekonomi.

Para petinggi Myanmar telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena gagal memenuhi janji tahun lalu untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin Suu Kyi.

Thailand pada Kamis, 22 Desember 2022, menjadi tuan rumah pembicaraan regional untuk membahas krisis di Myanmar, dengan menghadirkan junta militer. Beberapa anggota penting ASEAN absen, termasuk Indonesia sebagai ketua tahun depan. Selain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak memenuhi undangan Thailand.

Reuters berdasarkan sumber menyebut, sebuah surat ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Singapura dikirim kepada tuan rumah Thailand, yang berbunyi keberatan dengan pertemuan tersebut karena ASEAN telah setuju untuk mengecualikan junta dari acara semacam itu.

"Setiap pertemuan yang diadakan di bawah ASEAN, formal atau informal, tidak boleh menyimpang dari keputusan ini," bunyi surat, menurut sumber tersebut.

Sementara Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan mengapa Menteri Retno Marsudi berhalangan hadir karena waktu yang diusulkan bertabrakan dengan agenda yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu kunjungan Perdana Menteri Vietnam ke Indonesia.

"Menlu RI telah memberi tahu pihak Thailand," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui pesan instan kepada Tempo, Jumat, 23 Desember 2022.

Dia mengingatkan, pertemuan di Thailand tersebut bukan dalam kerangka ASEAN dan tidak semua menteri luar negeri yang diundang juga dapat hadir.

Tidak ada hasil nyata yang dilaporkan dari diskusi tersebut. Menurut Kanchana isi pembahasan berfokus pada bantuan kemanusiaan dan dialog untuk menemukan cara untuk mengimplementasikan rencana perdamaian ASEAN yang dikenal sebagai lima butir konsensus.

Teuku Faizasyah mengaku tidak mengetahui apakah isi pertemuan tersebut akan dibagikan kepada negara-negara ASEAN yang tidak hadir. Akan tetapi dia menyebut, Menlu RI dan timpalannya dari Thailand biasa berkomunikasi langsung.

Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta menyebut delegasi pihaknya dilaporkan "menjelaskan kegiatan teroris" dari milisi Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) oposisi, dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang diisi mayoritas kelompok sipil yang digulingkan.

“Oleh karena itu, delegasi Myanmar mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk mengecam kegiatan teroris NUG, PDF dan untuk mencegah dukungan moral, materi, dan keuangan apa pun untuk organisasi teroris tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta.

Indonesia Perlu Evaluasi Kegagalan 5 Konsensus

Lebih lanjut, untuk presidensi tahun depan, Fitri mencatat, pertama Indonesia perlu mengatasi kegagalan terpenuhinya lima butir konsensus yang telah membahayakan persatuan ASEAN.

Indonesia juga harus dapat mengevaluasi strategi ASEAN seperti menganalisis poin-poin apa saja dalam konsensus yang masih relevan di situasi saat ini, dengan menampung kritik khususnya yang berkaitan dengan penegakkan HAM.

Kedua, Indonesia harus terus mendorong dan memanfaatkan segala macam peluang diplomasi dengan Myanmar untuk dapat mendorong terwujudkan dialog perdamaian dengan berkaca pada rekam jejak baik Jakarta di meja perundingan.

Ketiga, Indonesia dapat menginisiasi dan mendorong pendekatan militer-to-militer sehingga Myanmar dapat mempertimbangkan contoh reformasi militer Indonesia.

"Langkah seperti itu dapat mengubah pola pikir Myanmar terhadap peran militer dan meyakinkan orang-orang yang skeptis bahwa memiliki pemerintahan sipil tidak berarti militer akan terpinggirkan—melainkan bisa menjadi kuat dengan cara yang lebih manusiawi," kata Fitri.