MWA UNS dan Kemendikbud Jawab Isu Intervensi Pemerintah di Pemilihan Rektor

Foto : tempoin

brominemedia.com - Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret (MWA UNS) merespons isu intervensi pemerintah pusat dalam pemilihan rektor UNS. Sebelumnya, berembus kabar adanya intervensi karena salah satu calon rektor yang didukung pusat keok.

Wakil Ketua MWA UNS Hasan Fauzi mengaku sempat mendengar rumor tersebut. Namun, dia menyatakan tidak mengetahui kepastian kabar itu. "Mungkin itu rumor, bahwa calon yang diharapkan ternyata tidak menang," tuturnya pada Rabu, 5 April 2023.

Hasan menyatakan rumor tersebut hanya sekadar rumor belaka. Dia memilih untuk tidak menanggapi dan hanya berkonsentrasi kepada proses pemilihan rektor UNS. Hasil pemilihan rektor UNS yang dilaksanakan pada 2022 telah memenangkan Sajidan sebagai rektor terpilih untuk masa jabatan 2023-2027. Hasan menyebut hasil pemilihan itu telah sah.

"Kami concern bahwa yang dihasilkan MWA itu sesuai prosedur, aturan, dan itu sudan sah," kata Hasan.

Adapun Hasan menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap pemilihan rektor UNS.

Padahal menurut dia, setelah UNS berstatus sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), seharusnya tidak ada lagi ruang intervensi bagi Kementerian Pendidikan dalam proses itu.

"Setelah UNS berstatus PTNBH, tidak ada lagi ruang intervensi bagi Kemendikbudristek, kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 56 Tahun 2020 (Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum)," katanya.

Pada Pasal 27, Hasan menjelaskan intervensi oleh Kementerian Pendidikan baru dapat dilakukan bilamana dalam waktu tiga bulan sebelum masa jabatan rektor lama habis, MWA belum bisa menghasilkan rektor terpilih.

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

"Pada faktanya, kami MWA, sudah bisa menghasilkan rektor terpilih lima bulan yang lalu melalui proses pemilihan," ucap dia.

Kemendikbud Bantah Adanya Intervensi

Dikonfirmasi secara terpisah soal isu intervensi pemerintah, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Nizam mengatakan tak ada kaitannya suara Menteri Pendidikan menang atau kalah jika ditemukan adanya pelanggaran.

Nizam menjelaskan dalam kontestasi beberapa pemilihan rektor, Kementerian terkadang menerima aduan atau laporan dari masyarakat mengenai kecurangan, pelanggaran aturan, prosedur dan sebagainya. Menindaklanjuti laporan itu, kata Nizam, Kementerian menerjunkan tim investigasi dari Inspektorat Jenderal untuk mendalami kebenarannya.

"Kalau betul terjadi kecurangan atau pelanggaran tentu pilreknya kami batalkan demi hukum. Jadi tidak ada hubungannya apakah suara Menteri menang atau kalah," ujar Nizam kepada Tempo pada Rabu, 5 April 2023.

Jika suara Menteri menang sekalipun namun ditemukan adanya kecurangan, Nizam mengatakan maka hasilnya harus dibatalkan. "Dan sebaliknya. Meski suara Menteri kalah, kalau tidak terbukti ada pelanggaran ya tidak mungkin kami batalkan," ujar Nizam.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS. Aturan itu menganulir hasil pemiliihan rektor UNS yang dimenangkan Sajidan.

Dalam aturan itu juga Kementerian membekukan MWA UNS. Kementerian menyatakan menemukan sejumlah peraturan yang dibuat MWA UNS cacat hukum. Hasil audit Inspektorat Jenderal menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor sehingga Nadiem membekukan MWA.

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor

Hasan membantah adanya aturan MWA yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Enggak ada yang enggak sesuai (dengan perundang-undangan)," kata Hasan.

Ia mengklaim semua peraturan yang dibuat oleh MWA selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret. Hasan berkukuh akan tetap menggelar pelantikan Sajidan pada 11 April mendatang.

Adapun MWA UNS akan melayangkan somasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasan Fauzi, mengatakan jika somasi tak digubris hingga tiga kali, Majelis akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).