Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Menteri Transmigrasi Bakal Berkunjung ke TTU, Bupati TTU: Diperkirakan Bulan Juli 2025 Mendatang

Rabu 04-Jun-2025 21:02 WIB

92

Menteri Transmigrasi Bakal Berkunjung ke TTU, Bupati TTU: Diperkirakan Bulan Juli 2025 Mendatang

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo mengatakan dalam waktu dekat Menteri Transmigrasi Republik Indonesia bakal berkunjung ke Kabupaten TTU. Kunjungan tersebut dilaksanakan pasca Bupati TTU mengundang orang nomor satu di Kementerian Transmigrasi tersebut.

Kunjungan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Transmigrasi untuk melihat langsung kondisi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Ponu dan beberapa lokasi transmigrasi lokal (translok) yang ada di wilayah itu.

"Sehingga pemerintah punya tanggung jawab untuk ikut mengembangkan translok SP1 SP2," ujarnya, Rabu, 4 Juni 2025.

Hal ini bertujuan agar lokasi translok KTM Ponu tidak hanya menjadi lokasi pemindahan transmigran tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di sana.

Kunjungan ini dengan harapan kementerian tidak hanya membuka lapangan dan juga membangun tempat pariwisata, tetapi juga membangun produksi garam, tambak dan lain-lain di wilayah itu.

Kunjungan Menteri Transmigrasi ini, kata Falentinus, akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Diperkirakan akan dilaksanakan pada Bulan Juli mendatang.

Menurutnya, KTP Ponu memiliki peluang yang sangat besar dari aspek ekonomi dan juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah itu. Oleh karena itu, peluang membangun kembali KTM Ponu sangat besar.

"Pembangunan KTM Ponu diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah TTU, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi pertanian, dan mengembangkan potensi-potensi lokal lainnya," ucapnya.

Sebagai informasi, KTM Ponu dibangun pada tahun 2009. Dalam perjalannya, pembangunan itu terhenti lantaran karena berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya yakni koordinasi antara Pemda dan pemerintah pusat.

Oleh karena, kata Falentinus, Pemkab TTU mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk pembangunan kembali KTM Ponu sebagai sentra ekonomi. 

Share:

Konten Terkait

EVENT Kunjungi Kampung Adat Kuta, Menhut Menginap di Rumah Warga

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat banyak menghadirkan ilmu memitigasi perubahan iklim.

Minggu 14-Sep-2025 20:31 WIB

Kunjungi Kampung Adat Kuta, Menhut Menginap di Rumah Warga
PERISTIWA Solidaritas Antar-Etnis Dinilai Efektif Tangkal Upaya Pecah-belah Bangsa

Seperti diaspora Indonesia yang sudah menjadikan negara asing sebagai tanah airnya, Tionghoa pun memandang Indonesia sebagai tanah air mereka

Minggu 14-Sep-2025 20:29 WIB

Solidaritas Antar-Etnis Dinilai Efektif Tangkal Upaya Pecah-belah Bangsa
EVENT Peluncuran Buku 'Celoteh Cah Bulaksumur', Dari Romansa Tetangga Sampai Inspirasi Generasi Baru

Celoteh Cah Bulaksumur bukan hanya kumpulan cerita masa lalu, melainkan catatan sosial tentang kehidupan di kompleks perumahan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1965-1985. Dalam 412...

Minggu 14-Sep-2025 20:29 WIB

Peluncuran Buku 'Celoteh Cah Bulaksumur', Dari Romansa Tetangga Sampai Inspirasi Generasi Baru
EVENT 30 PTN Bahas Bonus Demografi di Simposium Nasional Kependudukan 2025

Sebanyak 30 perwakilan PTN yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) hadir dalam kegiatan Simposium Nasional Kependudukan 2025.

Jumat 12-Sep-2025 21:28 WIB

30 PTN Bahas Bonus Demografi di Simposium Nasional Kependudukan 2025
PEMERINTAHAN BKN Perpanjang Pengisian DRH, 6.656 Honorer Pemkot Makassar Segera Jadi PPPK Paruh Waktu

BKN perpanjang pengisian DRH hingga 22 September. Sebanyak 6.656 honorer Pemkot Makassar segera berstatus PPPK paruh waktu.

Jumat 12-Sep-2025 21:28 WIB

BKN Perpanjang Pengisian DRH, 6.656 Honorer Pemkot Makassar Segera Jadi PPPK Paruh Waktu

Tulis Komentar