Selasa 30-Sep-2025 20:46 WIB
44

Foto : jpnn

Oleh karena itu, para pengunjuk rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas praktik monopoli dalam tender haji dan umrah.
Ali juga mendorong DPR RI memanggil pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk dimintai keterangan.
Dia mendesak perlunya evaluasi internal di tubuh kementerian yang membidangi haji dan umrah.
"Kami mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan monopoli yang sudah pernah masuk ke lembaga antirasuah," lanjutnya.
Massa menilai praktik monopoli hanya akan membuka ruang penyalahgunaan wewenang di sektor haji.
Selain itu, monopoli dinilai merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.
Ali juga meminta Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus pada perbaikan sistem pengelolaan haji.
"Harus ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang," tegas Ali.
Konten Terkait
Melalui proses panjang dan komprehensif sejak tahun 2017, EMT Muhammadiyah dinyatakan terverifikasi oleh WHO sebagai tim medis darurat berstandar internasional pertama dari Indonesia.
Minggu 19-Oct-2025 20:54 WIB
Peneliti CSED INDEF Murniati Mukhlisin menilai ekonomi syariah nasional belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi kelembagaan dan belum terealisasinya transformasi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)...
Rabu 15-Oct-2025 20:11 WIB
Delapan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka, sebagian besar di antaranya adalah pelajar.
Selasa 14-Oct-2025 22:07 WIB
Ia tetap persoalkan kerugian negara di kasus korupsi chromebook meski hakim telah menolak praperadilan kliennya tersebut.
Senin 13-Oct-2025 21:44 WIB
Wasekjen DPN Peradi, Azas Tigor Nainggolan menegaskan, pilihan damai keluarga korban tragedi Ponpes Al Khoziny tidak bisa hapuskan tindak pidana.
Senin 13-Oct-2025 21:41 WIB