Selasa 30-Sep-2025 20:46 WIB
108
Foto : jpnn

Oleh karena itu, para pengunjuk rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas praktik monopoli dalam tender haji dan umrah.
Ali juga mendorong DPR RI memanggil pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk dimintai keterangan.
Dia mendesak perlunya evaluasi internal di tubuh kementerian yang membidangi haji dan umrah.
"Kami mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan monopoli yang sudah pernah masuk ke lembaga antirasuah," lanjutnya.
Massa menilai praktik monopoli hanya akan membuka ruang penyalahgunaan wewenang di sektor haji.
Selain itu, monopoli dinilai merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.
Ali juga meminta Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus pada perbaikan sistem pengelolaan haji.
"Harus ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang," tegas Ali.
Konten Terkait
Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto L. Paundanan, menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan.
Senin 22-Dec-2025 20:21 WIB
Puluhan warga Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan balai desa setempat, Kamis (11/12/2025).
Kamis 11-Dec-2025 20:29 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menuturkan, program magang bukan sekadar tempat belajar tetapi juga wadah memahami praktik kerja nyata.
Rabu 10-Dec-2025 20:55 WIB
Isi kalender 2026, daftar tanggal merah, hari libur nasional cuti bersama dan long weekend.
Rabu 03-Dec-2025 21:00 WIB
Imigrasi Amerika Serikat (AS) diperketat menyusul penembakan dua anggota Garda Nasional di dekat Gedung Putih pada Kamis, 27 November 2025 waktu setempat.Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, Joe Eslow mengungkap pengetatan tersebut atas perintah Presiden Donald Trump agar seluruh izin tinggal tetap diperiksa secara menyeluruh.Atas arahan @POTUS, saya memerintahkan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap green card orang asing dari setiap negara yang menjadi perhatian, ujar Esl.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/dunia/read/2025/11/28/688366/as-tinjau-ulang-green-card-belasan-negara-buntut-garda-nasional-ditembak
Jumat 28-Nov-2025 20:13 WIB





