Selasa 13-Dec-2022 07:19 WIB
167

Foto : tempo
brominemedia.com
- Pemerintah berencana akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik salah
satunya sepeda motor listrik. Saat ini, pemerintah masih menggodok kebijakan
dan besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembelian
kendaraan bertenaga listrik tersebut.
Beberapa pejabat telah menjelaskan rencana tersebut, mulai
dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Liuhut Binsar
Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Kepala Staf Presiden
Moeldoko.
Berikut pernyataan
mereka soal subsidi kendaraan listrik:
1. Subsidi motor listrik
Rp 6,5 juta
Luhut memperkirakan besaran subsidi bakal berkisar Rp 6 juta
per unit sepeda motor. "Segera mobil listrik kita luncurkan dengan
subsidi. Misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi,” ujar Luhut pada acara
Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic, Selasa, 29 November 2022.
Adapun jumlah subsidi untuk kendaraan roda dua dia
menyebutkan subsidi di negara tetangga Thailand yang nilainya Rp 7 juta.
“Mungkin Rp 6 juta? Di Thailand mungkin Rp 7 juta, mungkin kita Rp 6,5 juta
kira-kira berkisar segitu," ucap Luhut.
Saat ini, menurut Luhut, pemerintah masih menggodok
kebijakan dan besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk
pembelian kendaraan bertenaga listrik tersebut. Dengan memberikan subsidi,
pemerintah berharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan.
2. Kebijakan subsidi
motor listrik tengah dibahas
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka Suara
soal rencana pemerintah memberikan subsidi untuk mereka yang ingin membeli
sepeda motor listrik mulai tahun depan. Ia menekankan rencana atau skema
pemberians usbsidi sepeda motor listrik tersebut hingga kini masih
didiskusikan.
"Ini sedang dibahas. Nanti kita lihat," kata Sri
Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Senin, 12 Desember
2022. Ia berujar pembahasan masih berlanjut lantaran harus memperhitungkan
anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
Sebelumnya, Sri Mulyani, memastikan saat ini kebijakan itu belum final. "Nanti akan dibahas dulu," kata Sri Mulyani saat ditemui di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

3. Mekanisme subsidi dan besaran masih digodok
Kepala Staf Presiden Moeldoko juga menjelaskan bahwa pemerintah masih membahas soal subsidi kendaraan listrik. Ia mengatakan, besaran subsidi hingga bagaimana mekanisme subsidi kendaraan listrik masih digodok pemerintah.
“Besarannya bisa dihitung apakah berdasarkan watt atau kWh-nya apakah seperti itu nanti, kita lagi dalami,” tutur dia dalam acara Electric Vehicle Funday yang disiarkan langsung melalui akun Instagram @kemenhub151 pada Ahad, 20 November 2022
Untuk mekanisme pemberian subsidi kendaraan listrik, kata Moeldoko, akan memperhatikan sejumlah pihak yang akan terlibat, bengkel, yang memiliki sepeda motor, dan pemerintah. Hal itu juga masih dibahas dan diatur.
“Termasuk yang mau beli motor juga kapan diberikan subsidinya, apakah pada saat keluar BPKB-nya atau pada saat transaksinya dan sebagainya, ini sedang diatur,” ucap Moeldoko.
4. Subsidi bakal turunkan biaya konversi motor listrik
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan insentif atau subsidi bakal menurunkan biaya konversi kendaraan listrik yang kini masih mahal. Bantuan dari pemerintah diharapkan bisa mengurangi hingga separuh dari biaya konversi.
Hingga kini, Budi Karya pun menyebutkan insentif untuk kendaraan listrik masih dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga. Dari hitung-hitungannya, subsidi bisa memangkas biaya konversi hingga setengahnya.
Ia mencontohkan bila sepeda motor yang berusia 5 hingga 10 tahun hendak dikonversi menjadi motor listrik, dibutuhkan biaya sekitar Rp 15 juta. "Kan mahal. Kalau disubsidi separuhnya, katakan lumayan hanya (biaya konversi setelah disubsidi) Rp 7,5 juta," kata Budi Karya di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR, Kamis, 24 November 2022.
5. Diprioritaskan bagi masyarakat yang butuh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan subsidi akan lebih banyak diberikan untuk sepeda motor konversi dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik. Pemerintah akan memprioritaskan subsidi untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, misalnya ojek online atau ojol.
Ia berharap pemberian subsidi itu mampu meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. “Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan juga mampu mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060,” ucap Arifin.
Arifin menilai selain mengurangi emisi, penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi devisa impor fosil. "Kemudian kita juga bisa kurangi kalau terjadi krisis-krisis kaya kemarin, kita enggak terlalu besar dampaknya, apalagi kalau ini terlaksana secara konsisten," katanya beberapa waktu lalu.
6. Subsidi bikin industri lebih agresif
Sementara Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dampak adanya subsidi kendaraan listrik. Menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian
Investasi Indra Darmawan, hal itu jelas berdampak positif ke investasi, meski subsidi tersebut masih rencana.
“Itu jelas akan berdampak positif. Justru lebih agresif lagi (industrinya),” ujar dia di sela acara The 10th Annual US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 Desember 2022.
Indra menjelaskan bahwa subsidi tersebut akan memberikan dorongan positif bagi perkembangan industri kendaraan listrik. Bahkan di luar, kata dia, ada beberapa program subsidi, salah satunya adanya cash back saat pembelian kendaraan listrik. “Di luar negeri malah lebih agresif lagi,” kata dia.
Selain itu, adanya subsidi tersebut akan meningkatkan investasi untuk industri kendaraan listrik. “Nampaknya kita juga sedang memikirkan untuk lebih bagaimana caranya untuk lebih agresif lagi,” ucap Indra.
Konten Terkait
Program ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan.
Rabu 19-Mar-2025 20:53 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menyoroti soal batalnya rencana program sarapan bergizi gratis yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Jumat 14-Mar-2025 20:42 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemerintah menghapus THR, gaji 13 dan 14 di tahun 2025, tapi MenPAN RB Rini Widyantini berkata lain.
Kamis 06-Feb-2025 20:32 WIB
Saat ini memang terjadi dualisme kepengurusan Kadin. Diketahui, sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin antara Arsyad Rasyid
Jumat 04-Oct-2024 20:27 WIB
Luhut Binsar Panjaitan menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tidak diintervensi pihak mana pun.
Rabu 21-Aug-2024 20:44 WIB