Senin 17-Oct-2022 17:14 WIB
235
Foto : jpnn
brominemedia.com –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh calon legislatif DPR, DPD, DPRD
tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota menyertakan SKCK saat hendak
mendaftar sebagai kontestan politik.
"Jadi, semua pendaftaran baik itu pencalonan anggota
legislatif, dalam hal ini DPR DPD, SKCK tetap diperlukan," ujar anggota
KPU Idham Kholik kepada wartawan, Senin (17/10).
Pria kelahiran Jawa Barat itu menyebut aturan pemberlakuan SKCK disertakan bagi seseorang yang ingin menjadi caleg akan dituangkan dalam peraturan KPU.
"Nanti kami akan pertegas lagi dalam peraturan, karena surat keterangan dari pengadilan bersyaratkan yang namanya SKCK," ucap Idham.
Sebelumnya, kewajiban menyertakan SKCK bagi caleg pada Pemilu 2019 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018.
Namun, UU Pemilu tidak mewajibkan SKCK bagi calon anggota legislatif level DPR, DPD, DPRD provinsi hingga kabupaten atau kota.
Tidak ada pasal dan ayat dalam UU Pemilu yang menyatakan dengan gamblang bahwa calon anggota wajib memiliki SKCK. Aturan tentang syarat caleg DPR hanya tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berada di Pasal 240 Ayat 1 huruf g.
Share:
Konten Terkait
Ditetapkannya tanggal 6 - 9 juni 2025 hari besar Idul Adha dan libur nasional. Satpras pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan C
Rabu 04-Jun-2025 21:01 WIB
Organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi OKP laporkan KPU ke Kejari Bengkulu Selatan.
Senin 19-May-2025 21:06 WIB
Bencana longsor dilaporkan terjang wilayah Bendungan Kabupaten Trenggalek Jatim, 6 orang dilaporkan hilang
Senin 19-May-2025 21:05 WIB
Polres Metro Jakpus menangkap 4 preman yang memukuli pria di tempat hiburan kawasan Kemayoran. Pelaku menganiaya korban karena tak mau bayar parkir Rp 20 ribu.
Senin 19-May-2025 21:05 WIB
Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Selasa 25-Mar-2025 21:00 WIB
