Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

FINANCE

Kemenkeu Tegaskan tak Ada Pembatasan Barang Penumpang di Soekarno-Hatta

Kamis 23-Mar-2023 04:30 WIB

321

Kemenkeu Tegaskan tak Ada Pembatasan Barang Penumpang di Soekarno-Hatta

Foto : republikain

brominemedia.com--Kementerian Keuangan mengklarifikasi mengenai adanya pembatasan barang bawaan penumpang penerbangan yang dilakukan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemenkeu menegaskan tidak ada pembatasan barang bawaan di bandara.

"Kami sampaikan klarifikasi. Tidak ada pernyataan kepala Kantor BC Soekarno-Hatta mengenai pembatasan barang bawaan berupa baju bekas di Bandara Soetta," kata juru bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya yang dipantau pada Kamis (23/3/2023).

Menurut dia, jika pernyataan kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan pembatasan tersebut ditujukan terhadap barang kuota impor dari perusahaan dengan melewati pelabuhan, namun tidak dilakukan pembatasan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta.

"Soal impor baju bekas itu kan tidak ada di Soetta (Bandara). Pak Gatot menjawab umum, itu oleh perusahaan lewat pelabuhan, jadi dua fakta seolah merupakan satu rangkaian," ucap Yustinus.

Ia juga menyebutkan Bea Cukai Soekarno-Hatta dalam menanggapi barang impor pakaian tersebut tidak ada larangan, hanya dilakukan pembatasan. Adapun pembatasannya disesuaikan dengan aturan dari kementerian terkait, yakni Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menambahkan bahwa dalam hal keterkaitan barang impor pakaian bekas itu hanya diberlakukan untuk perusahaan dalam bentuk persetujuan impor (PI) atau sering dikenal kuota impor atas importasi tekstil.

"Pembatasan itu diberlakukan kepada perusahaan dalam bentuk persetujuan impor atau sering dikenal kuota impor atas importasi tekstil dan produk tekstil," katanya.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan pelarangan bisnis baju bekas impor atau yang kerap disebut thrifting. Pasalnya, bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi pun meminta lembaga terkait untuk menelusuri dan menindaklanjuti bisnis impor baju bekas. Beberapa pelaku bisnis itu sudah tertangkap.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi, Rabu (15/3/2023).

Share:

Konten Terkait

FINANCE Begini Cara Bea Cukai Mengawal Produk UMKM Tembus Pasar Internasional

JPNN.com, PEKANBARU - Bea Cukai terus mengawal perkembangan para pelaku UMKM untuk sukses memasarkan produknya ke mancanegara.

Selasa 02-Jul-2024 20:33 WIB

Begini Cara Bea Cukai Mengawal Produk UMKM Tembus Pasar Internasional
PERISTIWA BREAKING NEWS: Ratusan Karyawan Garmen di Pemalang Geruduk Kantor Bea Cukai Tegal, Ini Tuntutannya

Ratusan karyawan perusahaan garmen PT Cahaya Timur Gramindo (CTG) Pemalang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bea Cukai Tegal.

Jumat 17-May-2024 20:39 WIB

BREAKING NEWS: Ratusan Karyawan Garmen di Pemalang Geruduk Kantor Bea Cukai Tegal, Ini Tuntutannya
PEMERINTAHAN Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini

Bea Cukai menggelar customs visit customer (CVC) ke beberapa perusahaan di Purbalingga, Banten dan Morowali.

Senin 29-Apr-2024 20:55 WIB

Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini
PERISTIWA KPK Temukan Dugaan Gratifikasi dan TPPU Eks Kepala Bea Cukai Yogya

brominemedia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan terhadap eks kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Lembaga antirasuah ini mengaku telah menemukan bukti adanya dugaan gratifikasi dan...

Kamis 07-Sep-2023 06:18 WIB

KPK Temukan Dugaan Gratifikasi dan TPPU Eks Kepala Bea Cukai Yogya
PERISTIWA Kebut Pembangunan, Otorita IKN Dapat Fasilitas PPSP Kemenkeu

Hingga akhir 2023 progres pembangunan IKN tahap I diperkirakan akan tembus 70 persen.

Rabu 30-Aug-2023 12:27 WIB

Kebut Pembangunan, Otorita IKN Dapat Fasilitas PPSP Kemenkeu

Tulis Komentar