Jumlah Anggota DPRD DKI Tambah 19 Kursi Jadi 125 Orang

Foto : wartakota

brominemedia.com- Jumlah kursi DPRD DKI Jakarta diperkirakan bertambah sekitar 19 kursi pada Pemilu 2024.

Dengan demikian, total kursi DPRD DKI hasil Pemilu 2024 akan menjadi 125 orang. Saat ini, jumlah kursi DPRD DKI hasil Pemilu 2019 berjumlah 106 orang.

Kenaikan jumlah kursi tersebut terkait adanya peningkatan jumlah penduduk dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022  yang menyerahkan penghitungan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian salah satu benang merah pernyataan Ketua KPU DKI Sunardi  dalam wawancara khusus dengan redaksi Wartakotalive.com di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023).

Salah butir putusan MK menyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU.”

Berikut tulisan kedua hasil wawancara dengan Ketua KPU DKI Sunardi yang berlangsung  Senin (9/1/2023) atau  400 hari menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Pilkada DKI Jakarta itu Pilgub rasa Pilpres (Pemilihan Presiden). Lalu bagaimana persiapan-persiapan KPU DKI Jakarta menyambut Pilkada 2024?

Kami belajar dari pengalaman di tahun 2019, tahapan-tahapan itu dimulai dari kira-kira apa yang harus dipersiapkan.

Berdasarkan catatan tahun 2022, kami sudah komunikasi dengan pemerintah daerah untuk membuat rincian Rancangan Anggaran Biaya (RAB), berapa yang akan dibiayai dari kegiatan Pilkada termasuk pengaturan-pengaturan yang lama karena memang tahapan-tahapan Pilkada 2024 belum kami terima.

Selain itu kami juga berkoordinasi dengan stakeholder lain, komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat, sosialisasi dan seterusnya.

Apalagi kan ini sistemnya agak beda. Kalau dulu kan Pilkada dulu baru Pemilihan Presiden (Pilpres), kalau ini kan sekarang Pilpres dulu baru Pilkada.

Jadi mungkin suasananya juga berbeda, tapi yang jelas kami sebagai penyelenggara akan siap untuk bisa menyelenggarakan pemilu 2024.

Sekarang yang sudah berproses adalah pendaftaran calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang disebut senator. Apa bedanya legislatif dengan senator?

Kalau legislatif itu yang diusung dan dicalonkan oleh partai politik. Kemudian kalau DPD, didukung oleh sebagian orang di masing-masing provinsi. Selain itu, kalau DPD ini diusung oleh perseorangan bukan partai politik.

Perseorangan dibuktikan dengan bukti pendukung seperti tanda tangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sesuai Undang-Undang (UU).

Nah kemarin kami sudah menerima dukungan dari bakal calon DPD. Sekarang prosesnya sudah pada tahap verifikasi administrasi.

Pra-administrasi itu untuk memastikan secara administrasi apakah dokumen-dokumen yang sekarang melalui Silon (Sistem Informasi Pencalonan DPD), kalau 2018 atau 2019 mereka masih menggunakan manual. Jadi tahun 2022 ini menggunakan sistem informasi tidak berupa kertas tapi dalam bentuk sistem.

Nah di dalam sistem itulah kami diminta untuk menganalisis dukungan apakah sesuai dengan syarat administrasi atau dari KTP-nya cocok atau tidak, alamat cocok atau tidak, termasuk pekerjaannya cocok atau tidak, melanggar aturan atau tidak dan seterusnya.

Lalu menuju Pemilu 2024, tahapan apa yang sekarang dikerjakan KPU DKI?

Jadi untuk DKI Jakarta, ini yang sekarang masih berjalan proses verifikasi calon anggota DPD. Kedua, kami sedang pembentukan badan adhoc yang baru.

Adhoc itu penyelenggaraan-penyelenggara di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan ditambah Pantia Pemungutan Suara (PPS), itu namanya adhoc, terbentuk pada saat penyelenggaraan pemilu.

Kalau di kecamatan, itu anggotanya lima masing-masing, ada tiga kalau di kelurahan.

DPRD DKI Jakarta sekarang ada 106 wakil rakyat. Pada 2024, apakah jumlahnya masih sama atau lebih banyak?

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kewenangan KPU untuk menata ulang terkait kursi di DPR Provinsi dan Nasional, tentu itu ada perubahan dari jumlah kursinya.

Sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, kami sudah melakukan analisis dan juga mempelajari terkait dengan khusus untuk DPRD DKI Jakarta.

Karena jumlah penduduk kami ini sudah bertambah sekitar 11.240.000 sekian orang, maka termasuk dalam UU itu 100 kursi alokasinya, ditambah dengan maksimal UU khusus sehingga menjadi 125 kursi.

Artinya, ada penambahan 19 kursi DPRD DKI Jakarta. Jadi semua provinsi perwakilannya ada empat, tahun 2024 juga sama akan empat. Ini masih proses, nanti masih tergantung proses seleksinya, namun tidak ada kuota.

Karena tahapan Pemilu masih panjang, apakah ada masa krusial yang mungkin berisiko?

Yang agak riskan adalah proses pembekalan data Pemilu karena sangat kompleks. Orang banyak tinggal di DKI Jakarta tapi dia bukan warga DKI Jakarta.

Nah ini kan butuh penanganan khusus. Ada juga yang tempat-tempat khusus seperti tempat tahanan, lembaga-lembaga permasyarakatan yang mereka juga punya hak.

Nah itu makanya kami rencanakan, kami lakukan proses komunikasi dengan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pemerintah Daerah (Pemda), dan stakeholder.

Kedua, kampanye. Kampanye ini kan proses penyampaian ide, gagasan. Para calon kadang-kadang ada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan di situ, apalagi sekarang zamannya media sosial (medsos) siapa saja bisa bergabung, Informasi apa saja masuk.

Inilah tugas kami menyampaikan secara langsung bagaimana nanti kami menghire (merekrut) orang-orang yang ahli IT dalam rangka untuk bisa membantu untuk menyampaikan informasi yang benar, seperti apa dan peran media juga sangat penting dalam rangka untuk menjernihkan, menyampaikan kepada masyarakat, mana berita yang hoaks mana berita yang benar.

Kemudian yang agak riskan juga pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Selama ini di DKI Jakarta nggak ada masalah, memang yang agak berat adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Nah karena PPS kami itu sangat besar, logistik sangat besar, di kecamatan itu malah membutuhkan perencanaan dan sumber daya yang tentu berbeda dengan yang lain.

Nah itulah maka dari awal sudah kami koordinasikan terkait dengan gudang fasilitas, komunikasi, SDM yang ada dengan Pemda.