Selasa 13-Dec-2022 07:00 WIB
349
Foto : tempo
brominemedia.com -
Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Heru Budi lantaran terkesan ingin menghapus jejak mantan Gubernur Anies
Baswedan. Dia meminta Heru fokus mengerjakan hal substansial di Ibu Kota.
"Daripada sibuk mengotak-atik apa yang sudah dikerjakan
Gubernur Anies Baswedan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin
malam, 12 Desember 2022.
Kritik ini muncul setelah Heru membuat wacana slogan baru
Jakarta 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Slogan ini bakal menggeser slogan Anies,
yakni Jakarta Kolaborasi.
Sebelumnya, Anies Baswedan menciptakan jenama resmi kota
(city brand) bernama PlusJakarta atau +Jakarta dengan slogan Jakarta
Kolaborasi. Identitas kota ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 58
Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta.
Kemarin Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto memastikan
slogan baru bukan berarti mengganti logo PlusJakarta. Dia tak mendetailkan
bagaimana nasib Jakarta Kolaborasi setelah ditetapkan slogan baru.
Iqbal lalu menyinggung Heru adalah gubernur sementara yang ditunjuk pemerintah, bukan hasil pilihan rakyat. "Legitimasinya di hadapan masyarakat sangat lemah, seharusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah gubernur transisi," terang Iqbal.

Gonta-ganti posisi pejabat DKI
Iqbal juga mengecam Heru yang mengganti jabatan sejumlah pejabat dan pimpinan BUMD DKI. Salah satunya ihwal pergantian posisi Sekretaris Daerah DKI.
Heru mencopot Marullah Matali dari kursi Sekda yang kini mejabat Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Untuk sementara waktu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Uus Kuswanto menjadi Pj Sekda DKI.
Jika dilihat ke belakang, Heru juga mencopot Edi Sumantri dari posisinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta. Edi kini menjabat Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Sementara Kepala BPKD Jakarta adalah Michael Rolandi Cesnanta Brata.
Kemudian sejumlah direksi dan komisaris BUMD DKI juga dirombak total. Misalnya, pimpinan di PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Iqbal kembali mengingatkan Heru Budi untuk mengerjakan sesuatu yang substansial di pemerintahan Jakarta. Bahkan, kalau perlu dia mundur sebagai Kepala Sekretariat Presiden agar fokus bekerja.
"DKI Jakarta yang saat ini sudah tampak indah dan tertata, dia tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan," papar Iqbal.
Konten Terkait
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menuturkan, rekomendasi dewan pengupahan telah resmi ditandatangani untuk seluruh wilayah di Jawa Tengah.
Jumat 26-Dec-2025 20:17 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kamis 25-Dec-2025 20:33 WIB
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar Tahun 2026
Senin 22-Dec-2025 20:14 WIB
Eko-tren OPOP adalah program unggulan Pemprov Jatim untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren, santri dan masyarakat
Kamis 18-Dec-2025 20:10 WIB
Presiden menegaskan pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mempercepat pemulihan akses logistik dan mobilitas masyarakat.
Minggu 07-Dec-2025 20:17 WIB






