Harga Produk Alat Kesehatan Tinggi karena Industrinya Belum Mapan

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com -Dosen Pascasarjana Teknik Biomedis Universitas Indonesia Ahyahudin Sodri melihat industri farmasi dan alat Kesehatan Tanah Air masih menghadapi banyak kendala. Hal itu yang membuat sektor tersebut tidaak bisa bertumbuh secara maksimal.

Kendala pertama adalah industri alkes belum menjadi industri yang mapan. Itu baru menguasai 12% pasar nasional. "Serapan pasar masih kecil. Itu menghambat kreativitas dan inovasi industri dalam negeri," kata Ahyahudin saat dihubungi, Selasa (2/7).

Kedua, alat kesehatan bukan termasuk produk massal. Menurut dia, produksi dalam jumlah terbatas menyebabkan harga per produk jadi tinggi. Berbeda dengan produk rumah tangga yang sudah diproduksi dalam jumlah besar.

Ketiga, alat kesehatan adalah produk yang diatur oleh regulasi yang ketat untuk keselamatan pasien. Itu membuat ada biaya yang cukup besar untuk tahapan riset, uji produk terhadap pasien dan proses sertifikasi, sampai masih tahap penjualan.

Keempat, alat kesehatan dalam negeri masih banyak menggunakan komponen impor. Biaya bahan baku menjadi tinggi, karena biaya logistik dan pajak masuk yang tinggi. "Selanjutnya, alkes lokal belum fokus pada jenis khusus berdasarkan kekuatan industri hulu dalam negeri dan sharing resources," ucap dia.

Ketua Komite Teknis Badan Standar Nasional Indonesia 11-10 Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan itu menyatakan, permasalahan tersebut memerlukan kerjasama yang erat antara pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, industri, pengguna, dan akademisi.

"Perlu peninjauan kembali peta jalan industri alkes dalam negeri. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan LKPP harus berbagi data kebutuhan pasar untuk menjadi acuan industri dalam memproduksi alkes yang sesuai dengan kebutuhan," beber dia.

Hal lainnya, pemerintah juga perlu memberikan subsidi yang relevan dan tax breaks. Ini adalah praktik untuk mendorong industri yang masih pada tahap pengembangan yang sudah diterapkan di negara lain, seperti Malaysia, Korea dan Tiongkok.

Tak kalah penting, pemerintah harus melaksanakan komitmen untuk membeli produk lokal dengan menerbitkan regulasi yang dapat menjadi rujukan oleh pengguna.

"Perlu membangun klaster industri berbasis keahlian dan industri hulu yang tersedia di kawasan setempat. Intervensi bisa digabungkan dengan berbagi bahan baku atau memesan bersama komponen impor. Ini akan dapat menurunkan harga bahan baku dan biaya produksi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengistruksikan para menteri terkait untuk meracik formulasi agar harga alat kesehatan dan obat-obatan bisa terjangkau. (Z-11)