Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Harga Gabah dan Beras Naik, Petani Minta HPP Rp 7 Ribu per Kg, Mayoritas Petani Gurem

Rabu 15-Jan-2025 20:45 WIB

145

Harga Gabah dan Beras Naik, Petani Minta HPP Rp 7 Ribu per Kg, Mayoritas Petani Gurem

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Barat (Jabar) akan optimalkan penyerapan gabah beras di tingkat petani, seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengumumkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Sebelumnya, pada Senin (13/1/2025), Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mengumumkan kenaikan HPP gabah dan beras sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg, sementara di penggilingan, harga GKP naik dari Rp6.100/kg menjadi Rp6.700/kg. 

Selain itu, harga beras di gudang Bulog juga mengalami kenaikan, dari Rp11.000/kg menjadi Rp12.000/kg untuk kualitas derajat sosoh 100 persen.

Tri Utomo, Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Indramayu, menyambut baik langkah tersebut. 

Kendati demikian, bahwa tuntutan SPI yang sebesar Rp7.000 per kg belum sepenuhnya dipenuhi.

"Ya, walau sepenuhnya dipenuhi tuntutan SPI sebesar Rp7.000 per kg. Di sini mayoritas petani gurem," katanya, saat dihubungi Tribunjabar.id, Rabu (15/1/2024). 

Di Kabupaten Indramayu, yang mayoritas petaninya adalah petani gurem, kenaikan HPP gabah justru membawa tantangan baru. 

"Petani gurem yang menggarap lahan sewaan menghadapi beban produksi yang semakin berat, karena kenaikan harga gabah turut meningkatkan biaya sewa lahan yang harus mereka bayar." 

Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kemampuan petani untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari hasil panen mereka.

(HPP) gabah dan petani harus dapat menutupi biaya produksi mereka yang semakin tinggi, seperti biaya pupuk, alat, dan tenaga kerja. 

Selain itu, dengan kenaikan HPP, petani diharapkan mendapatkan keuntungan yang layak, mendorong keberlanjutan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Pasalnya, jika HPP tetap rendah, petani bisa kesulitan dan berisiko mengalami kerugian, yang dapat mengganggu stabilitas pasokan pangan. 

Share:

PENDIDIKAN PEMERINTAHAN TEKNOLOGI FINANCE SAINS TREND

Konten Terkait

PERISTIWA Perum Jasa Tirta II Bantu Korban Pergerakan Tanah di Pasir Munjul

Perum Jasa Tirta II melalui Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

Selasa 01-Jul-2025 21:00 WIB

Perum Jasa Tirta II Bantu Korban Pergerakan Tanah di Pasir Munjul
PEMERINTAHAN Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meninjau langsung progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Senin, (30/6/2025).

Senin 30-Jun-2025 21:16 WIB

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Tinjau Pengerukan Alur Pulau Baai: Menurut Janji Sudah Selesai
PEMERINTAHAN Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Minggu 29-Jun-2025 20:50 WIB

Prabowo Soroti Peran Jokowi dalam Proyek Industri Baterai Kendaraan Listrik
PEMERINTAHAN Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun

Jumat 27-Jun-2025 20:39 WIB

Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
PEMERINTAHAN Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.

Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB

Desakan Pengangkatan PPPK Jadi PNS Makin Gencar, IPN Minta Rekomendasi DPD RI

Tulis Komentar

Rekomendasi