Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Enam Raperda Masuk Pembahasan DPRD Sleman

Rabu 09-Apr-2025 20:37 WIB

79

Enam Raperda Masuk Pembahasan DPRD Sleman

Foto : harianjogja

Brominemedia.com – DPRD Kabupaten Sleman menyampaikan ada 12 Rancangan Peraturan Daerah (raperda) yang akan dibahas pada 2025. Dari total Raperda tersebut, ada enam yang telah masuk pembahasan.

Dua belas Raperda tersebut, antara lain Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pamong Kalurahan, Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sleman, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2025-2029.

Empat Raperda lain, yakni Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lalu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman 2025 - 2045, dan Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sleman, Budi Sanyata, mengatakan enam raperda yang masuk tahap pembahasan terbagi menjadi dua, yaitu raperda inisiatif Bupati dan empat dari inisiatif Dewan.

“Paripurna hari ini agendanya adalah penyerahan pandangan tiap fraksi terhadap raperda yang kami bahas,” kata Sanyata ditemui di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sleman, Rabu (9/4/2025).

Sementara, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memberi perhatian terhadap pembahasan Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).

“Peran Pemerintah untuk UKM bisa bergerak secara fleksibel dari sisi permodalan dan keterampilan serta pemasaran. Ini yang perlu kita lakukan agar pelaku UKM bisa bersaing,” kata Harda.

Ihwal permodalan, Harda mengaku pelaku Pemkab berkomitmen memberi bantuan pinjaman dan pendampingan dalam mengakses sumber-sumber permodalan. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelaku UKM dapat mengakses bantuan permodalan di sembilan perangkat daerah.

Sembilan tersebut, antara lain Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pariwisata; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial; dan Bagian Perekonomian Setda. Pelaku UKM dapat mengirim proposal pinjaman modal melalui program yang ada di sembilan dinas teknis tersebut.

Share:

OTOMOTIF HIBURAN FIKSI RAGAM PIALA DUNIA 2022 TEKNOLOGI

Konten Terkait

PEMERINTAHAN PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyelenggaraan job fair untuk mengatasi pengangguran. Pemprov DKI menegaskan akan melakukan evaluasi.

Senin 16-Jun-2025 21:07 WIB

PAN DKI Soroti Efektivitas Job Fair, Pemprov DKI Bakal Evaluasi
PEMERINTAHAN Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru

Pemerintah menilai, wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari aspek kebutuhan birokrasi hingga ketahanan fiskal negara.

Senin 16-Jun-2025 21:05 WIB

Usia Pensiun ASN Mau Diperpanjang? Pemerintah Belum Mau Buru-buru
KRIMINAL Kasi Intel Kejari Diduga Terima Setoran dari Wali Kota Semarang, Kejati Turunkan Tim Pengawas

Eks Wali Kota Semarang, Mbak Ita diduga menyetor uang ke polisi dan ke Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.

Minggu 15-Jun-2025 20:51 WIB

Kasi Intel Kejari Diduga Terima Setoran dari Wali Kota Semarang, Kejati Turunkan Tim Pengawas
PERISTIWA Bobby Ajak Aceh Kelola Pulau Lipan Cs, JK: Tak Ada Daerah Dikelola Bersama

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla angkat bicara terkait polemik 4 pulau Aceh yang kini masuk wilayah administrasi Sumatera Utara.

Jumat 13-Jun-2025 22:22 WIB

Bobby Ajak Aceh Kelola Pulau Lipan Cs, JK: Tak Ada Daerah Dikelola Bersama
PEMERINTAHAN KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Tulis Komentar

Rekomendasi