Kamis 04-Aug-2022 13:40 WIB
338

Foto : detik
brominemedia.com –
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akan mengeluarkan surat
tugas bagi pegawainya untuk bergabung dengan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) guna membentuk Satgas.
Risma mengatakan Kemensos dan PPATK akan bekerja sama
membentuk satuan tugas (satgas) untuk mendalami terkait izin pengumpulan uang
dan barang (PUB) lembaga yang bermasalah hingga kasus bantuan sosial (bansos).
"Nah dalam satu hari ini, akan dikeluarkan surat tugas
untuk menjadi partner untuk PPATK, untuk bekerja sama," kata Risma kepada
wartawan, di gedung Kemensos, Kamis (4/8).
Risma mengatakan Satgas ini bertujuan mendalami masalah
misalnya terkait dugaan penyelewengan bansos maupun izin PUB. Nantinya PPATK
diharapkan dapat membantu menelusuri temuan Kemensos jika ada yang bermasalah.
"Ya, nanti kan mendalami itu, kami punya list data kan,
perizinan misalkan, kemudian bansos misalkan. Nah bansos ini kan, ya mohon maaf
ya, saya juga temukan gitu loh, nilainya itu diberikan itu misalkan Rp 200
ribu, seperti sembako itu, tapi ternyata nggak, kalau dihitung nilainya itu
ndak sampai Rp 200 ribu," ujar Risma.
"Nah saya pengen mendalami, ini kan kemudian
kembaliannya tidak diserahkan ke penerima. Nah ini ke mana, uang ini. Nah
kemana, dan itu pernah tak hitung di suatu daerah saja, itu satu bulan bisa
sampai Rp 4 sampai Rp 6 miliar,' tuturnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan soal kerja sama
pembentukan Satgas itu. Dia mengatakan tujuan dibentuknya satgas agar yayasan
pengumpulan uang dan barang (PUB) dapat dikelola dengan benar.
"Jadi akan segera kita bentuk satgas bersama, terkait
bagaimana yayasan PUB bisa dikelola dengan benar, secara prudent,
akuntabilitas, (agar) tidak terjadi kasus-kasus seperti yang kita baca, seperti
yang ditangani penegak hukum," jelas dia.
Untuk diketahui, pembentukan satgas ini dihasilkan dari
rapat tertutup yang dilakukan pihak PPATK dan Kemensos, pada hari ini (4/8),
dengan agenda pembahasan soal ACT.

Konten Terkait
Rekening dormant banyak diblokir PPATK. Rekening menganggur yang diblokir itu kebanyakan terindikasi dari hasil tindak pidana korupsi.
Rabu 06-Aug-2025 21:02 WIB
Pernyataan ini seolah menjadi justifikasi hukum atas langkah-langkah kontroversial yang telah diambil, sekaligus membuka perdebatan tentang batasan kekuasaan presiden dalam mengintervensi proses peradilan.
Senin 04-Aug-2025 22:35 WIB
Dalam konteks dan perspektif ini, isu kekuasaan seolah menjadi tema abadi dalam setiap perdebatan publik.
Minggu 20-Jul-2025 20:58 WIB
Plt Bupati Purbalingga ajak wartawan jadi garda terdepan lawan hoaks dan sampaikan informasi akurat dalam Konferensi PWI 2025.
Jumat 18-Jul-2025 20:47 WIB
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menghargai pendapat semua masyarakat, dan tidak merasa yang mendiskreditkan dirinya salah ataupun benar.
Jumat 04-Jul-2025 20:56 WIB