Senin 16-Oct-2023 00:44 WIB
313

Foto : brominemedia.com
Brominemedia.com - Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dr Henry Indraguna menyoroti pentingnya peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal demokrasi dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan soal uji materi usia minimum capres cawapres.
Henry Indraguna menekankan bahwa 9 Hakim Konstitusi sebagai the guardian of democracy harus memiliki jiwa kenegarawan dan integritas tinggi dalam setiap putusan yang diambil.
"Putusan terkait usia minimum calon presiden dan wakil presiden adalah salah satu aspek penting dalam proses demokrasi kita yang sehat dan berkualitas," kata Henry.
Menurutnya, MK adalah penjaga konstitusi dan memegang prinsip-prinsip dasar demokrasi karena lembaga konstitusi ini lahir dari proses reformasi.
Oleh karena itu dalam pengambilan putusan Hakim Konstitusi terkait usia minimum capres dan cawapres, MK harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti kepentingan negara dan rakyat.

MK untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, yang dikenal sebagai soko guru demokrasi yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, dan pembatasan pemerintah secara konstitusional.
Kemudian pluralisme sosial, ekonomi, dan politik serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
"Saya yakin putusan yang diambil 9 Hakim Konstitusi selaras dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sebagai anggota masyarakat, kita harus memberikan dukungan kepada MK dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga demokrasi," kata Henry.
MK harus selalu mengutamakan integritas, objektivitas, imparsial, dan keberpihakan kepada kepentingan negara dan rakyat serta bukan kepada penguasa.
Mahkamah Konstitusi disebut telah selesai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atas permohonan uji materi pasal 169 huruf q Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal tersebut berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun)".
Adapun gugatan batas usia capres-cawapres ini telah diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bulan Mei lalu. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun.
Konten Terkait
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan pemeliharaan jalan sepanjang 1.158 kilometer di seluruh wilayah kabupaten
Jumat 01-Aug-2025 22:25 WIB
Putussibau Utara, Berawan, suhu 23–33 °C, dan kelembaban udara 55–91 persen, Bika, Berawan, suhu 24–34 °C, dan kelembaban udara 52–99 persen.
Senin 28-Jul-2025 21:02 WIB
Pemkab Paser menegaskan komitmennya dalam menciptakan kemandirian ekonomi generasi muda dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah
Rabu 23-Jul-2025 20:49 WIB
Kehadiran PLN dalam festival ini wujud komitmen perusahaan untuk memperkuat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan
Jumat 18-Jul-2025 20:46 WIB
Sebagian wilayah di Minahasa pada besok Jumat 18 Juli 2025 diperkirakan akan berawan.
Kamis 17-Jul-2025 22:48 WIB