Rabu 30-Nov-2022 09:30 WIB
464

Foto : tempo
brominemedia.com-- Masa depan Iran di badan kesetaraan dan pemberdayaan
perempuan PBB akan ditentukan pada pertengahan Desember mendatang. Washington
masih terus melobi, supaya Teheran dihukum atas penolakannya terhadap hak-hak
perempuan dan tindakan brutal terhadap protes yang dipicu kematian Mahsa Amini.
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 54
orang akan memberikan suara untuk mengeluarkan Iran dari komisi tersebut.

"Amerika Serikat dan lainnya telah secara aktif
menggunakan telepon, menggalang dukungan untuk mengeluarkan Iran dari Komisi
PBB tentang Status Wanita," kata seorang diplomat PBB, yang berbicara
tanpa menyebut nama, kepada Reuters, Selasa, 29 November 2022.
"Sepertinya mereka membuat daya tarik - termasuk dengan
beberapa negara yang awalnya ragu-ragu."
Amerika Serikat pada Senin, 28 November 2022, mengedarkan
rancangan resolusi tentang langkah tersebut. Pernyataan itu menyebut kebijakan
Iran sangat bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan, serta
mandat Komisi Status Perempuan.
Iran baru saja memulai masa jabatan empat tahun di komisi
kesetaraan dan pemberdayaan perempuan PBB yang beranggotakan 45 orang. Badan
itu bertemu setiap tahun pada Maret dan bertujuan untuk mempromosikan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Konten Terkait
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penderitaan akibat perang di Gaza, Palestina, harus segera diakhiri.
Selasa 07-Oct-2025 21:03 WIB
Proses evakuasi dilakukan dengan menarik bangkai ikan hiu tersebut menuju daratan.
Selasa 30-Sep-2025 20:47 WIB
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa detail tersebut ditelusuri penyidik melalui pemeriksaan terhadap Lisa Mariana yang telah dilakukan sebelumnya.
Kamis 11-Sep-2025 20:44 WIB
Setelah elemen mahasiswa menggelar demo besar-besaran pada 25 Agustus secara serentak di...
Rabu 27-Aug-2025 21:06 WIB
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Kamis 14-Aug-2025 20:56 WIB