Foto : tribunnews
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, mengatakan, mereka meminta untuk diberikan ruang gaji yang layak.
Layak di sini bukan meminta gaji seperti PPPK dan ASN. Namun, sesuai kemampuan pemerintah daerah atau sesuai kapasitas fiskal.
"Mereka itu dikasih peluang untuk mendapatman insentif."
"Bukan menuntut jadi pegawai, tapi kewajiban menurut regulasi untuk dapat penggaran APBD wajib ber-SK bupati," terangnya.
Ia menerangkan, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan agar segera untuk segera melaksanakan dan mencari cantolan regulasinya dulu.
"Persoalan anggaran, bukan pikir belakangan. Tapi disiapkan dulu karena ada ketentuan di Menpan RB," pungkasnya.
Konten Terkait
Tidak jarang para petugas Manggala Agni harus berhari-hari tidak pulang, menyisir lahan ratusan hektar untuk memadamkan titik api.
Rabu 30-Jul-2025 21:13 WIB
Sesosok jasad pria ditemukan membusuk di atas plafon kantor sebuah perusahaan farmasi di Pulogadung, Jakarta Timur.
Rabu 30-Jul-2025 21:12 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin memerintahkan agar traffic light tersebut harus segera diaktifkan.
Rabu 30-Jul-2025 21:12 WIB
Pria 35 tahun asal Kecamatan Jembrana itu mengakui jika seterusnya bekerja di Indonesia khususnya Bali bakal sangat sulit berkembang.
Rabu 30-Jul-2025 21:12 WIB
Arya Daru disebut menglami burnout. Burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres berat yang dipicu pekerjaan.
Rabu 30-Jul-2025 21:11 WIB