Investasi Apple di Batam Ternyata Cuma Vendor Produksi Pelacak
Jumat 31-Jan-2025 20:32 WIB
134
Foto : rmol
Brominemedia.com – Investasi senilai 1 miliar Dolar AS atau sekitar Rp16 triliun Apple Inc di Batam ternyata bukan dari Apple langsung, melainkan bersumber dari vendor.
Hal tersebut diungkap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani usai konferensi pers Capaian Kinerja Investasi di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat 31 Januari 2025.
Rosan menjelaskan bahwa strategi investasi melalui vendor ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti India, Vietnam, dan Malaysia.
"Ini saya koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendornya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, di Vietnam, di Malaysia, Indonesia, bukan Apple," kata Rosan.
Usut punya usut, investasi tersebut juga diperuntukkan membangun pabrik produksi AirTag, yakni perangkat pelacak untuk membantu pengguna menemukan barang yang hilang.
Meski demikian, Rosan optimis kehadiran AirTag akan membuka peluang bagi vendor-vendor Apple lainnya untuk turut menanamkan modal di Indonesia.
"Ini investasi yang akan diikuti oleh vendor-vendor lainnya. Jadi, pertumbuhannya kita akan menjadi value chain. Insyaallah Apple ini akan bisa berjalan, dimulai dengan vendor yang baru saja mulai investasi," papar Rosan.
Saat ini, Indonesia baru memiliki satu vendor Apple, sedangkan di Malaysia jumlahnya sudah mencapai lebih dari 35. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meyakinkan Apple agar semakin memperluas investasinya di Tanah Air.
"Satu handphone Apple ini vendornya ada 320. Di Thailand, di Malaysia, di Vietnam itu vendornya lebih dari 35, ada yang hampir 40. Di kita baru hanya ada satu. Kita ingin menjadi bagian dari value chain ini," ujar Rosan.
Trump memberi sinyal tidak akan menurunkan tarif impor di bawah angka 15% dalam kebijakan tarif timbal balik yang akan diumumkan menjelang tenggat waktu 1 Agustus.
Ia mendorong agar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai diterapkan secara masif di berbagai sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.