
brominemedia.com - Ketua DPP Bidang Hukum Partai Hanura Serfasius Serbaya Manek menegaskan bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketum Oesman Sapta Odang (OSO) hanya memiliki dua organisasi sayap (orsap), yakni Lasmura (Laskar Muda Hanura) dan Srikandi Hanura.
Brominemedia.com - Pengamat hukum dan tata negara serta dosen STHI Jentera Bivitri Susanti mengritik langkah lambat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan gugatan terkait batasan umur capres dan cawapres.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik Amerika Serikat (AS) karena memindahkan kelompok kapal induk lebih dekat ke Israel. Dia mengatakan bahwa mereka akan melakukan “pembantaian serius” di....
Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut sebagai bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) paling potensial saat ini. Penyebabnya tak lain karena Erick Thohir menguasai basis massa yang kuat di kalangan....
Direktur Eksekutif Suropati Syndicate Muh Shujahri menilai tiga hal yang memiliki peran kunci pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiganya, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Presiden Jokowi, dan Sepakbola.Shujahri....
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menonaktifkan Edward Tannur dari anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Israel mendeklarasikan situasi perang terhadap rakyat Palestina (7/10/2023). Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan bahwa rakyat dan negara Indonesia berdiri tegak mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajah Israel.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yakin Pemilu 2024 akan berlangsung baik.
Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, berpesan pada personel Polres SBT mengantisipasi konflik sosial jelang Pemilu 2024.
Nurhayati yang dikenal sebagai whistleblower kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akhirnya bisa bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD
Ketum PSI Kaesang Pangarep menyambangi rumah relawan Presiden Joko Widodo di Bandung. Ia memberikan KTA PSI k mantan Kepala BAIS Marsdya TNI Purn Kisenda.
Dari data tersebut, kendaraan yang tidak memenuhi syarat akan dikenakan tarif parkir tertinggi atau tarif parkir disinsentif.