
KINERJA positif pemerintahan Prabowo Subianto nampaknya berhasil menembus pasar uang. Usai kesulitan mencetak gerak balik penguatan signifikan dalam beberapa pekan sesi perdagangan terakhir, Rupiah akhirnya mampu melanjutkan kinerja positif di tengah bervariasi nya gerak mata uang
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali angkat bicara soal polemik atas rencana pembatasan masa sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pemberian surat teguran tanpa aksi konkret justru akan mengadu domba masyarakat di Karimunjawa karena sebagian besar menolak tambak dan sejumlah lainnya tetap bertahan.
Kondisi tersebut menurut Ida tentu akan berdampak pada tingkat okupansi hotel. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya daya beli masyarakat yang masih lemah.
Aplikasi SAMAR, jelas dia, dirancang untuk mempercepat penyampaian salinan putusan secara otomatis, sementara Vitamin-A bertujuan mempermudah validasi akta cerai.
Sebelumnya, Dadan Hindayana memastikan anggaran program pemenuhan gizi tidak akan terganggu, kendati anggaran BGN kena pangkas sebesar Rp200 miliar.
Sejumlah menteri dinilai layak untuk dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dilakukan pergantian atau reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten.
Dikonfirmasi terpisah, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengakui tahun 2025 ini baru rancangan. Bahkan di tahun 2026 akan dilakukan pembebasan.
Hasto Kristiyanto, menanggapi santai pernyataan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai 'sarang burung Garuda' atau basis Partai Gerindra.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Menteri Hukum Supratman menegaskan akan hati-hati menyerahkan nama-nama penerima amnesti ke Presiden Prabowo. Dia tak mau ada kesalahan dari pengajuan itu.
Anggaran Kemhan, Polri dan Badan Gizi Nasional Tak Dipangkas, Ini Tanggapan Garda Satu