Senin 19-Sep-2022 13:07 WIB
379

Foto : detik
brominemedia.com –
Menko Polhukam Mahfud Md mempersilakan masyarakat untuk menggelar aksi
demonstrasi terkait kasus dugaan korupsi yang membelit Gubernur Papua Lukas
Enembe. Namun, Mahfud mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib.
"Besok kalau memang mau demo, demolah dengan tertib,
negara ini menjamin orang berdemo," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantornya,
Jakarta, Senin (19/9).
Mahfud juga mengingatkan aparat yang menjaga jalannya aksi
demonstrasi untuk menjaga keamanan serta ketertiban. Mahfud menyebut koordinasi
lintas aparat untuk menjaga jalannya demo juga sudah dilakukan.
"Tetapi kepada aparat yang di sana juga supaya menjaga
keamanan dan ketertiban supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya
seperti yang saya sampaikan tadi," ujarnya.
"Koordinasi lintas aparat sudah dilakukan,"
lanjutnya.
Kabar Lukas Enembe menjadi tersangka KPK pertama kali disampaikan oleh koordinator kuasa hukumnya yakni, Stefanus Roy Rening. Dia menerima surat KPK yang menyatakan Lukas Enembe resmi jadi tersangka sejak tanggal 5 September 2022.

"Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya," kata Roy saat itu.
Mulanya KPK enggan berkomentar terkait penetapan status tersangka itu. Namun, pada Rabu (14/9), KPK akhirnya buka suara terkait status tersangka Lukas Enembe.
"Tadi sudah sampaikan, kami tidak bisa menutupi berbagai informasi yang di luar bahkan juga pengacara yang bersangkutan kan juga sudah menunjukkan surat penyidikan dan penetapan tersangka dan SPDP-nya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Rabu (14/9).
Alex menjelaskan bahwa Lukas Enembe memang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia menyebut proses penyidikan perkara tersebut tengah berjalan.
Konten Terkait
Sebanyak 30 perwakilan PTN yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) hadir dalam kegiatan Simposium Nasional Kependudukan 2025.
Jumat 12-Sep-2025 21:28 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 disebabkan oleh tekanan ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, demonstrasi itu bisa...
Rabu 10-Sep-2025 20:36 WIB
Temuan ini secara langsung mementahkan narasi resmi yang disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Rabu 10-Sep-2025 20:31 WIB
Resto Sajian Sambara yang dibakar dan dijarah saat demo berjuangf bangkit demi karyawan dan keluarganya
Selasa 09-Sep-2025 20:48 WIB
Menurutnya, pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam menindak aparat yang terbukti melanggar aturan. Sejumlah sanksi juga telah diberikan kepada aparat yang terbukti tak bekerja secara proporsional.
Minggu 07-Sep-2025 20:52 WIB