EVENT

Menjelang Pilkada 2024, Satpol PP Surakarta Tertibkan Spanduk Provokatif

Selasa 02-Jul-2024 20:40 WIB 156

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Satpol PP Kota Surakarta menertibkan spanduk provokatif yang bermunculan. Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono mengatakan hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame.

"Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan," katanya, Selasa (2/7).

Dengan dua aturan tersebut, dikatakannya, spanduk yang pemasangannya pada tempat-tempat yang dilarang maka akan dilepas oleh petugas Satpol PP.

"Akan kami tertibkan dan kami lepas. Terlepas kontennya apa, apalagi yang isinya provokatif," katanya. Selain itu, pihaknya juga menghapus vandalisme di beberapa titik di Kota Solo.

Dia mengatakan ada 15 titik di jembatan penyeberangan orang (JPO) Manahan yang menjadi sasaran aksi vandalisme. Bahkan, dia juga telah membersihkan vandalisme pada bulan Juni lalu.

"JPO Manahan sudah ada banyak titik vandalisme dari berbagai warna, tulisan, kira-kira ada 15 titik. Sudah dua kali dihapus, yang pertama dari sisi pengamanan kami selaku petugas keamanan tentu mohon untuk bisa diberikan alat pengawas CCTV," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya CCTV dipasang di kawasan JPO Manahan karena lokasi tersebut sering menjadi sasaran vandalisme.

Share:

Konten Terkait

PERISTIWA Ini Profesi Tiga Tersangka Dugaan Politik Uang Jelang PSU di Batara

Polres Barito Utara telah menetapkan tiga tersangka pada kasus OTT dugaan politik uang menjelang pemungutan suara ulang di Pilkada Batara beberapa waktu lalu.

Minggu 23-Mar-2025 20:40 WIB

PERISTIWA Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB

EVENT Dapat Penghargaan dari UNS, Mentan Amran Ikuti Jejak BJ Habibie

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Bogha dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Selasa 11-Mar-2025 21:14 WIB

PEMERINTAHAN Komisi II DPR Sebut Anggaran PSU 24 Pilkada Bisa Capai Rp1 Triliun

Menurut Dede, penganggaran PSU didahulukan dari Pemda. Namun, tak menutup kemungkinan bantuan dari APBN juga.

Kamis 27-Feb-2025 20:32 WIB

PERISTIWA MK Perintahkan Pilkada Palopo PSU, Diskualifikasi Trisal Tahir

Gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Farid Kasim...

Senin 24-Feb-2025 22:01 WIB

Tulis Komentar